Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Proton Adiperkasa bukan Mobnas
MASIH ingatkah kita dengan program mobil nasional (mobnas) yang menggandeng produsen mobil asal Korea Selatan? Dalam lawatannya ke Malaysia, Jumat (6/2) lalu, Presiden Joko Widodo memunculkan kesan akan menghidupkan kembali program mobnas saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan mobil Proton Holding Berhad dan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa).
Kesan itu muncul lantaran MoU memuat kesepakatan Proton dan perusahaan milik AM Hendropriyono tersebut akan membuat mobil nasional bagi ASEAN. Penandatanganan MoU itu disaksikan pemimpin kedua negara, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Najib Tun Razak.
Namun, kesan menghidupkan kembali mobil nasional seperti yang pernah dilakukan PT Timor Putra Nasional saat menggandeng KIA Motors tersebut ditepis Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.
"Ini hanya inisiatif bisnis antara pemerintah Malaysia dan swasta Indonesia. Pemerintah hanya mendukung upaya mengeksplorasi kemungkinan membuat mobil nasional di Indonesia karena berproyeksi menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan," kata dia di Malaysia, kemarin.
Menteri Perindustrian Saleh Husin yang dihubungi terpisah juga menyanggah kehadiran Presiden Jokowi terkait dengan rencana pengembangan mobnas sebagai program pemerintah. "Itu kebetulan pas beliau (Presiden) ada di sana. Kalau memang berhubungan dengan suatu kebijakan pemerintah, menteri perindustrian pasti ada dong," jelas Saleh santai.
Untuk PNS
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi menduga produk mobil kerja sama Proton dan Adiperkasa itu nantinya akan menyasar pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mobil dinas. Lalu, itu dilanjutkan dengan pemanfaatan pada militer ataupun polisi untuk kendaraan operasional. "Mobnas ini adalah program pemerintah, di luar swasta," ujarnya pesimistis program mobnas tersebut bisa berjalan mulus.
Hendropriyono yang pernah menduduki posisi penting di PT KIA Mobil Indonesia membantu pengadaan KIA Carens sebagai mobil patroli bagi polisi dan KIA KM420 sebagai mobil militer.
"Kehadiran Presiden dalam kerja sama Adiperkasa dengan Proton menunjukkan ada keistimewaan terhadap Adiperkasa," tegas pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy, kemarin.
Menurutnya, kehadiran mantan PM Mahathir Mohamad dan Muhammad Najib untuk Proton sebagai keputusan logis karena produsen kendaraan asal Malaysia itu merupakan BUMN, sedangkan Adiperkasa ialah swasta. "Ada subjektivitas ketika Presiden Jokowi mau menghadiri penandatanganan MOU antara Adiperkasa dan Proton," ujar Ichsanuddin.
Pengamat ekonomi dan politik Yanuar Rizky juga menyayangkan kehadiran Jokowi dalam penandatanganan MoU itu. Ia mengkhawatirkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan Proton sebagai mobil nasional. Konsep itu sama seperti ketika Orde Baru. "Secara politik ekonomi, ini sinyal buruk bagi pemerintahan Jokowi," tegasnya.
Dalam hal pengembangan industri otomotif, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak pemerintah membuat program bus nasional atau kereta nasional. "Mending produksi bus nasional untuk mendukung transportasi publik." (Riz/Wib/Dro/X-10)
[email protected]
Kesan itu muncul lantaran MoU memuat kesepakatan Proton dan perusahaan milik AM Hendropriyono tersebut akan membuat mobil nasional bagi ASEAN. Penandatanganan MoU itu disaksikan pemimpin kedua negara, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Najib Tun Razak.
Namun, kesan menghidupkan kembali mobil nasional seperti yang pernah dilakukan PT Timor Putra Nasional saat menggandeng KIA Motors tersebut ditepis Menteri Perekonomian Sofyan Djalil.
"Ini hanya inisiatif bisnis antara pemerintah Malaysia dan swasta Indonesia. Pemerintah hanya mendukung upaya mengeksplorasi kemungkinan membuat mobil nasional di Indonesia karena berproyeksi menciptakan investasi dan lapangan pekerjaan," kata dia di Malaysia, kemarin.
Menteri Perindustrian Saleh Husin yang dihubungi terpisah juga menyanggah kehadiran Presiden Jokowi terkait dengan rencana pengembangan mobnas sebagai program pemerintah. "Itu kebetulan pas beliau (Presiden) ada di sana. Kalau memang berhubungan dengan suatu kebijakan pemerintah, menteri perindustrian pasti ada dong," jelas Saleh santai.
Untuk PNS
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman Maman Rusdi menduga produk mobil kerja sama Proton dan Adiperkasa itu nantinya akan menyasar pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mobil dinas. Lalu, itu dilanjutkan dengan pemanfaatan pada militer ataupun polisi untuk kendaraan operasional. "Mobnas ini adalah program pemerintah, di luar swasta," ujarnya pesimistis program mobnas tersebut bisa berjalan mulus.
Hendropriyono yang pernah menduduki posisi penting di PT KIA Mobil Indonesia membantu pengadaan KIA Carens sebagai mobil patroli bagi polisi dan KIA KM420 sebagai mobil militer.
"Kehadiran Presiden dalam kerja sama Adiperkasa dengan Proton menunjukkan ada keistimewaan terhadap Adiperkasa," tegas pengamat ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy, kemarin.
Menurutnya, kehadiran mantan PM Mahathir Mohamad dan Muhammad Najib untuk Proton sebagai keputusan logis karena produsen kendaraan asal Malaysia itu merupakan BUMN, sedangkan Adiperkasa ialah swasta. "Ada subjektivitas ketika Presiden Jokowi mau menghadiri penandatanganan MOU antara Adiperkasa dan Proton," ujar Ichsanuddin.
Pengamat ekonomi dan politik Yanuar Rizky juga menyayangkan kehadiran Jokowi dalam penandatanganan MoU itu. Ia mengkhawatirkan kebijakan yang mengharuskan penggunaan Proton sebagai mobil nasional. Konsep itu sama seperti ketika Orde Baru. "Secara politik ekonomi, ini sinyal buruk bagi pemerintahan Jokowi," tegasnya.
Dalam hal pengembangan industri otomotif, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak pemerintah membuat program bus nasional atau kereta nasional. "Mending produksi bus nasional untuk mendukung transportasi publik." (Riz/Wib/Dro/X-10)
[email protected]
