Partai Demokrat Thailand Puji Keberhasilan NasDem

Penulis: Yah/P-5 Pada: Minggu, 08 Feb 2015, 00:00 WIB DPR
Partai Demokrat Thailand Puji Keberhasilan NasDem

MI/M Irfan

WAKIL Ketua Partai Demokrat Thailand, Kasit Piromya, mengapresiasi keberhasilan Partai NasDem masuk koalisi partai pendukung pemerintah meski baru didirikan pada 26 Juli 2011. Kasit bahkan menilai NasDem mampu menjaga perjalanan demokrasi di Indonesia.

"NasDem bisa menjaga perjalanan demokrasi di Indonesia dan menjunjung tinggi hukum. Terus menghasilkan kader-kader terbaik dan bekerja untuk rakyat," kata Kasit seusai pertemuan dengan jajaran pimpinan Partai NasDem di Kantor DPP Partai NasDem, kemarin.

Pada pertemuan tersebut, Kasit mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Thailand Chuan Leekpai. Mereka diterima Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Maxi Gunawan, Ketua Dewan Pakar Bachtiar Aly, Ketua DPP Silverius Sonny, dan Ketua DPP Garda Pemuda NasDem Martin Manurung.

Kasit mengaku pihaknya juga belajar dari kemajuan sistem desentralisasi Indonesia. "Desentralisasi mendorong kemajuan pembangunan di desa maupun kota. Kita takjub dengan Indonesia karena Thailand negara yang sentralistis," jelas dia.

Ia menambahkan selama hampir 12 tahun terakhir permasalahan utama di Thailand ialah kontrol pemerintah terhadap daerah. Adapun Partai Demokrat yang ia pimpin merupakan partai politik tertua dan yang kini berkuasa di Thailand.

Maxi Gunawan membenarkan pertemuan tersebut menjadi ajang tukar pikiran dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maxi menilai Indonesia butuh belajar lebih banyak kepada Thailand, terutama produksi beras.

"Kami juga akan mengunjungi mereka. Kita negara luas, mereka kecil. Tapi kita impor beras. Ini kita akan pelajari melalui dewan pakar," tandas dia.

Ia menambahkan pertemuan tersebut juga membahas persoalan pencurian ikan secara ilegal. Menurut dia, kedua negara memiliki keterkaitan lantaran ada beberapa kapal milik nelayan Thailand yang melintasi perairan Indonesia.

"Kedua partai memandang perlu mempertemukan dua pemerintahan. Intinya harus ada G to G (government to government) agreement."