Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Solusi Banjir Terkendala Lahan
MI/RAMDANI
Proyek Sodetan Kali Ciliwung
BEBERAPA proyek penanggulangan banjir terkendala masalah pembebasan lahan. Salah satu proyek yang terkendala ialah pembuatan sodetan Ciliwung dan normalisasi Sungai Ciliwung.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar di Jakarta, kemarin, mengatakan 90% lahan dari 299 bidang tanah yang diperlukan untuk proyek tersebut merupakan tanah negara yang diduduki masyarakat.
"Terbukti, masyarakat yang sudah mendiami lokasi tersebut selama 40 tahun tidak memiliki dokumen tanah yang lengkap."
Masalah tanah terbanyak berada di Bidara Cina karena pemerintah belum berhasil membebaskan tanah. "APBN tidak boleh digunakan untuk ganti rugi tanah yang merupakan milik negara," jelasnya.
Menurutnya, terdapat mekanisme ganti rugi untuk rakyat yang mendiami tanah negara bernama biaya kerahiman yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Pada periode kepemimpinan Fauzi Bowo sudah diatur mengenai hal tersebut, tetapi kemudian dicabut pada periode Joko Widodo.
"Karena besarnya dampak sosial yang timbul, pada 5 Desember 2014, kembali diterbitkan peraturan gubernur mengenai mekanisme ganti rugi," jelasnya.
Dalam pergub diatur mekanisme ganti rugi untuk warga yang mendiami tanah negara sebesar 25% x nilai NJOP x luas tanah. "Untuk sodetan sekarang sudah masuk ke tahap pengeboran," ujarnya.
Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi menambahkan, normalisasi Ciliwung juga masih terkendala relokasi 35 ribu KK yang masih menunggu selesainya pembangunan rusun untuk relokasi. "Kontrak (proyeknya) sudah, tetapi warga belum bisa dipindahkan. Terutama yang di Kampung Pulo," jelasnya. Selain proyek banjir Jakarta yang terkendala lahan, penanggulangan banjir di beberapa daerah juga terkendala masalah yang sama.
Pada bagian lain, dilaporkan, dua rumah warga di sisi timur Waduk Pluit, Penjaringan, Jakut, Kamis (12/2) malam, roboh diterjang banjir dan jatuh ke dasar waduk. (Mus/Ths/X-7)
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T Iskandar di Jakarta, kemarin, mengatakan 90% lahan dari 299 bidang tanah yang diperlukan untuk proyek tersebut merupakan tanah negara yang diduduki masyarakat.
"Terbukti, masyarakat yang sudah mendiami lokasi tersebut selama 40 tahun tidak memiliki dokumen tanah yang lengkap."
Masalah tanah terbanyak berada di Bidara Cina karena pemerintah belum berhasil membebaskan tanah. "APBN tidak boleh digunakan untuk ganti rugi tanah yang merupakan milik negara," jelasnya.
Menurutnya, terdapat mekanisme ganti rugi untuk rakyat yang mendiami tanah negara bernama biaya kerahiman yang berasal dari APBD DKI Jakarta. Pada periode kepemimpinan Fauzi Bowo sudah diatur mengenai hal tersebut, tetapi kemudian dicabut pada periode Joko Widodo.
"Karena besarnya dampak sosial yang timbul, pada 5 Desember 2014, kembali diterbitkan peraturan gubernur mengenai mekanisme ganti rugi," jelasnya.
Dalam pergub diatur mekanisme ganti rugi untuk warga yang mendiami tanah negara sebesar 25% x nilai NJOP x luas tanah. "Untuk sodetan sekarang sudah masuk ke tahap pengeboran," ujarnya.
Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Mudjiadi menambahkan, normalisasi Ciliwung juga masih terkendala relokasi 35 ribu KK yang masih menunggu selesainya pembangunan rusun untuk relokasi. "Kontrak (proyeknya) sudah, tetapi warga belum bisa dipindahkan. Terutama yang di Kampung Pulo," jelasnya. Selain proyek banjir Jakarta yang terkendala lahan, penanggulangan banjir di beberapa daerah juga terkendala masalah yang sama.
Pada bagian lain, dilaporkan, dua rumah warga di sisi timur Waduk Pluit, Penjaringan, Jakut, Kamis (12/2) malam, roboh diterjang banjir dan jatuh ke dasar waduk. (Mus/Ths/X-7)
