Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Telantarkan Penumpang Lion Air Terancam Sanksi
RIBUAN penumpang maskapai Lion Air kecewa dan marah karena telantar dari Rabu (18/2) malam hingga kemarin sore di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Ketidakjelasan informasi pihak Lion Air atas keterlambatan berjam-jam 10 rute penerbangan ke Sumatra itu membuat pemerintah pun berencana mengenakan sanksi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mendalami kasus keterlambatan jadwal penerbangan Lion Air.
Nantinya Kemenhub akan menilai dan melihat sanksi apa yang harus diberikan kepada Lion Air.
"Sanksi yang diberikan bergantung pada peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar oleh pihak maskapai," ujar Kepala Pusat Informasi Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata kepada Media Indonesia, kemarin.
Seringnya terjadi keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai membuat pemerintah juga akan mengeluarkan sejumlah peraturan baru.
"Kami sedang merancang peraturan untuk mengatasi keterlambatan. Mengenai setiap maskapai yang harus memiliki pesawat cadangan, juga masih kami bahas saat ini. Intinya kan agar tidak terjadi keterlambatan dan merugikan penumpang," ujar Barata.
Selain kewajiban memiliki pesawat cadangan, pemerintah juga akan membatasi penjualan tiket sesuai dengan armada yang dimiliki.
"Kalau menjual terlalu banyak, pasti nanti akan ada pesawat yang tidak siap. Penjualan seperti ini harus direm, jangan hanya menjual asal laku banyak," sambung Barata.
Yang terpenting lagi, lanjutnya, maskapai harus dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh penumpang, termasuk pengembalian uang tiket pesawat saat maskapai mengalami keterlambatan jadwal terbang.
Tertutup
Maskapai yang mengalami keterlambatan penerbangan sebenarnya wajib memberi informasi yang jelas kepada penumpangnya. Pada keterlambatan jadwal penerbangan Lion Air yang terjadi sejak Rabu (18/2) sore, tidak ada penjelasan pihak manajemen maskapai yang didirikan dua bersaudara Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana itu.
"Ya, kita mau tanya kepada siapa karena di sini juga tidak ada satu pun petugas dari pihak maskapai," keluh Siti Fatima, penumpang Lion Air tujuan Jakarta-Medan.
Ia dan suaminya seharusnya berangkat pukul 09.00 WIB, tetapi hingga pukul 15.00 tidak ada kejelasan waktu penerbangan.
Siti tidak sendiri. Ribuan penumpang lain juga marah, apalagi pihak Lion Air tidak memberi kompensasi atas keterlambatan tersebut.
"Sudah menelantarkan penumpang, tidak ada informasi, tidak ada makanan dan minuman sebagai kompensasi. Ini sudah keterlaluan," seru Wahyu, penumpang Lion Air jurusan Jakarta-Padang.
Bukan hanya menelantarkan penumpang, pihak manajeman Lion Air pun tertutup kepada media. Hingga tadi malam, tidak ada satu pun pihak Lion Air yang bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Bahkan, Lion Air juga belum memberi penjelasan kepada Kemenhub. "Mereka belum memberikan penjelasan resmi kepada kami," ujar Barata.
Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura II Djoko Murjatmo juga menyayangkan sikap pihak maskapai yang tidak memberi penjelasan dan kompensasi kepada para penumpang yang telantar. "Seharusnya di sini ada seorang petugas maskapai yang berwenang untuk memberikan penjelasan kepada penumpang," ujarnya.
Ketidakjelasan informasi pihak Lion Air atas keterlambatan berjam-jam 10 rute penerbangan ke Sumatra itu membuat pemerintah pun berencana mengenakan sanksi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mendalami kasus keterlambatan jadwal penerbangan Lion Air.
Nantinya Kemenhub akan menilai dan melihat sanksi apa yang harus diberikan kepada Lion Air.
"Sanksi yang diberikan bergantung pada peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar oleh pihak maskapai," ujar Kepala Pusat Informasi Kementerian Perhubungan Julius Adravida Barata kepada Media Indonesia, kemarin.
Seringnya terjadi keterlambatan jadwal penerbangan oleh maskapai membuat pemerintah juga akan mengeluarkan sejumlah peraturan baru.
"Kami sedang merancang peraturan untuk mengatasi keterlambatan. Mengenai setiap maskapai yang harus memiliki pesawat cadangan, juga masih kami bahas saat ini. Intinya kan agar tidak terjadi keterlambatan dan merugikan penumpang," ujar Barata.
Selain kewajiban memiliki pesawat cadangan, pemerintah juga akan membatasi penjualan tiket sesuai dengan armada yang dimiliki.
"Kalau menjual terlalu banyak, pasti nanti akan ada pesawat yang tidak siap. Penjualan seperti ini harus direm, jangan hanya menjual asal laku banyak," sambung Barata.
Yang terpenting lagi, lanjutnya, maskapai harus dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh penumpang, termasuk pengembalian uang tiket pesawat saat maskapai mengalami keterlambatan jadwal terbang.
Tertutup
Maskapai yang mengalami keterlambatan penerbangan sebenarnya wajib memberi informasi yang jelas kepada penumpangnya. Pada keterlambatan jadwal penerbangan Lion Air yang terjadi sejak Rabu (18/2) sore, tidak ada penjelasan pihak manajemen maskapai yang didirikan dua bersaudara Rusdi Kirana dan Kusnan Kirana itu.
"Ya, kita mau tanya kepada siapa karena di sini juga tidak ada satu pun petugas dari pihak maskapai," keluh Siti Fatima, penumpang Lion Air tujuan Jakarta-Medan.
Ia dan suaminya seharusnya berangkat pukul 09.00 WIB, tetapi hingga pukul 15.00 tidak ada kejelasan waktu penerbangan.
Siti tidak sendiri. Ribuan penumpang lain juga marah, apalagi pihak Lion Air tidak memberi kompensasi atas keterlambatan tersebut.
"Sudah menelantarkan penumpang, tidak ada informasi, tidak ada makanan dan minuman sebagai kompensasi. Ini sudah keterlaluan," seru Wahyu, penumpang Lion Air jurusan Jakarta-Padang.
Bukan hanya menelantarkan penumpang, pihak manajeman Lion Air pun tertutup kepada media. Hingga tadi malam, tidak ada satu pun pihak Lion Air yang bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Bahkan, Lion Air juga belum memberi penjelasan kepada Kemenhub. "Mereka belum memberikan penjelasan resmi kepada kami," ujar Barata.
Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura II Djoko Murjatmo juga menyayangkan sikap pihak maskapai yang tidak memberi penjelasan dan kompensasi kepada para penumpang yang telantar. "Seharusnya di sini ada seorang petugas maskapai yang berwenang untuk memberikan penjelasan kepada penumpang," ujarnya.
