Potensi Kecurangan di UN Tetap Ada

Penulis: MI/Syarief Oebaidillah Pada: Minggu, 22 Feb 2015, 00:00 WIB DPR
Potensi Kecurangan di UN Tetap Ada

ANTARA FOTO/Ampelsa

KENDATI ujian nasional (UN) 2015 tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa, potensi terjadinya praktik kecurangan pada pelaksanaan ujian itu tetap terbuka. Pasalnya, UN pada tahun ini juga menjadi bahan pertimbangan ke seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2015. "Seusai diputuskan hasil UN menjadi pertimbangan seleksi SNMPTN, praktis siswa akan terpacu meraih nilai UN yang tinggi. Agar potensi kecurangan tidak terjadi, pelaksanaan UN pada tahun ini tetap perlu mendapatkan pengawasan ketat seperti pada tahun-tahun sebelumnya," ujar Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Kadarsyah saat dihubungi, dua hari lalu. Kadarsyah menambahkan, semua pihak menghormati keputusan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti yang menjadikan hasil UN siswa sebagai salah satu komponen penilaian masuk ke SNMPTN. Oleh karena itu, tambah dia, otomatis kualitas pelaksanaan UN juga harus bermutu dan bebas dari praktik kecurang-an sehingga UN menjadi benar-benar layak dijadikan sebagai acuan seleksi masuk siswa ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Berkenaan dengan kekhawatiran masih saja akan terjadi kecurangan UN pada tahun ini, seperti ketika UN masih menjadi penentu kelulusan siswa, praktisi pendidikan Retno Listyarti meminta sekolah diharapkan dapat membangun budaya jujur dengan mendorong semangat dan etos belajar, kerja keras, serta percaya diri insan pendidikan. Menurut Retno,mental jujur sebenarnya dapat dimulai dari pendidikan di lingkungan rumah sedari dini. Orangtua membangun budaya jujur di rumah dan guru dorong di sekolah. Budaya jujur di sekolah, menurut Kepala SMAN 3 Jakarta itu, secara sederhana bisa diawali dengan manajemen sekolah yang terbuka dengan membuka anggaran yang diterima dan yang digunakan sekolah ke website sekolah. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Rektor PTN (MRPTN) Prof Werry Data Taifur berharap agar pelaksanaan UN pada tahun ini harus kredibel. Bila penyelenggaraan UN pada tahun ini tidak tepercaya, ada kemungkinan pihak MRPTN akan merevisi kebijakan UN menjadi salah satu komponen seleksi masuk PTN. Menurut dia, pendidikan akan bagus kalau berbasis kejujuran. Ia berharap semua pihak menghadapi UN harus menegakkan kejujuran.

Perlu pembobotan
Rektor ITB Kadarsyah menambahkan, perlu kejelasan lebih rinci soal pembobotan UN untuk menjadi komponen masuk SNMPTN. Artinya harus ditentukan secara pasti, berapa besar bobot UN untuk seleksi masuk, di samping tentunya, siswa yang bersangkutan harus lulus seleksi SNMPTN. Saat ditanya bentuk pembobotan untuk SNMPTN, Kadarsyah mencontohkan pihak PTN dapat menilai dan memetakan siswa melalui nilai rapor akademik selama lima semester belajar, reputasi sekolah, dan prestasi alumni sekolah tersebut. Pada kesempatan terpisah, Aktivis Ikatan Guru Indonesia (IGI) Istiqomah Almakky menilai kebijakan Mendikbud yang tidak lagi menjadikan hasil UN sebagai penentu kelulusan harus diapresiasi positif. Dia beralasan, dengan dihapuskannya UN sebagai penentu kelulusan, menjadi jawaban atas keresahan guru, siswa, dan orangtua yang selama ini memprotes karena kelulusan siswa belajar tiga tahun dalam berbagai mata pelajaran hanya ditentukan sebagian kecil mata pelajaran (mapel) yang di UN-kan dalam tiga hari.