Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Indonesia bukan sekadar Jakarta
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta proses perizinan industri di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mesti selesai dalam enam bulan.
Pasalnya, industri memainkan peran penting dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
"Urusan industri harus tidak boleh lebih dari 6 bulan. Antara 1-6 bulan. Yang mudah 1 bulan. Yang ada urusan kehutanan, tanah itu biasanya lama? Bisa 6 bulan," ujar JK di Kantor BKPM, Jakarta, kemarin.
JK mengatakan, perlu adanya perubahan persepsi terkait peng-urusan perizinan.
Dihitung dari fleksibilitas maupun proses lain yang bisa diurus secara berderet alias dipararelkan di BKPM.
"Ada salah persepsi. Izin itu ditambah-tambahin sampai 900 hari. Bukan begitu caranya menghitung hari. Menghitung hari berapa fleksibilitas, berapa cara paralelnya, sehingga ujung-ujungnya total hanya 6 bulan bisa, paling lambat 6 bulan."
Ia menekankan, proses industrialisasi sangat penting untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.
Pun, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat ketergantungan dari sumber daya alam mentah.
"Zaman 1960-1970, kita punya hutan masih baik, diberi izin potong hutan, sekarang dapat banjir. Kasih izin gali tambang nikel, batubara, akhirnya lingkungan hidup rusak. Makanya enggak boleh lagi sekarang, harus proccessing industrialisasi," tuturnya.
JK kembali menegaskan pentingnya kemudahan perizinan berinvestasi. Ia menambahkan, perbaikan iklim investasi bisa digapai dengan sinergi apik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Maka, ia pun berharap pemda aktif menyukseskan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Antara lain, dengan menempatkan perwakilan dari seluruh BKPM Daerah di BKPM (pusat). Dengan begitu, calon investor dapat mengecek kesiapan lahan untuk lokasi usaha dan sebagainya langsung di pusat.
"Bulan depan, atur itu Franky (Kepala BKPM Franky Sibarani) supaya ada pemerataan nasional. Jangan jadikan negeri ini hanya ramai sekitar Jakarta, Surabaya," ucapnya.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan siap membuat lokasi desk perwakilan dari setiap daerah untuk melengkapi layanan PTSP di pusat.
"Kami berharap kewenangan di provinsi lambat laun bisa dieksekusi di pusat. Bukan berarti kewenangannya ditarik, tapi lebih kepada perwakilan," imbuhnya.
Defisit tinggi
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mewanti-wanti pemerintah terhadap risiko meningkatnya defisit pendapatan primer.
Tahun lalu, komponen dari neraca transaksi berjalan itu defisit US$27 miliar.
Adapun penyumbang terbesar defisit pendapatan primer ialah besarnya pembayaran investasi, langsung maupun portofolio.
"Setiap US$1 miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun, selama 2010-2014, sebanding dengan US$12 miliar yang keluar negeri. Itu berupa keuntungan investasi yang kembali ke negara asal atau pembayaran bunga utang," jelasnya.
Fenomena itu, lanjut Hendri, mesti diwaspadai mengingat pemerintah ingin memacu investasi.
Target investasi langsung untuk periode 2015-2019 dipatok Rp3.519 triliun, dengan 63,7% berasal dari investasi asing.
Di pasar portofolio pun, investasi asing mendominasi di beberapa segmen, seperti di pasar saham.
Lebih lanjut, buruknya defisit pendapatan primer maupun transaksi berjalan, kata Hendri, menambah kerentanan kurs rupiah.
Kemarin petang, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, melemah ke level 12.911 per dolar AS.
"Hampir Rp13 ribu itu faktor eksternal, enggak banyak yang bisa kita lakukan," komentar Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Pasalnya, industri memainkan peran penting dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
"Urusan industri harus tidak boleh lebih dari 6 bulan. Antara 1-6 bulan. Yang mudah 1 bulan. Yang ada urusan kehutanan, tanah itu biasanya lama? Bisa 6 bulan," ujar JK di Kantor BKPM, Jakarta, kemarin.
JK mengatakan, perlu adanya perubahan persepsi terkait peng-urusan perizinan.
Dihitung dari fleksibilitas maupun proses lain yang bisa diurus secara berderet alias dipararelkan di BKPM.
"Ada salah persepsi. Izin itu ditambah-tambahin sampai 900 hari. Bukan begitu caranya menghitung hari. Menghitung hari berapa fleksibilitas, berapa cara paralelnya, sehingga ujung-ujungnya total hanya 6 bulan bisa, paling lambat 6 bulan."
Ia menekankan, proses industrialisasi sangat penting untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.
Pun, meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat ketergantungan dari sumber daya alam mentah.
"Zaman 1960-1970, kita punya hutan masih baik, diberi izin potong hutan, sekarang dapat banjir. Kasih izin gali tambang nikel, batubara, akhirnya lingkungan hidup rusak. Makanya enggak boleh lagi sekarang, harus proccessing industrialisasi," tuturnya.
JK kembali menegaskan pentingnya kemudahan perizinan berinvestasi. Ia menambahkan, perbaikan iklim investasi bisa digapai dengan sinergi apik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
Maka, ia pun berharap pemda aktif menyukseskan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
Antara lain, dengan menempatkan perwakilan dari seluruh BKPM Daerah di BKPM (pusat). Dengan begitu, calon investor dapat mengecek kesiapan lahan untuk lokasi usaha dan sebagainya langsung di pusat.
"Bulan depan, atur itu Franky (Kepala BKPM Franky Sibarani) supaya ada pemerataan nasional. Jangan jadikan negeri ini hanya ramai sekitar Jakarta, Surabaya," ucapnya.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan siap membuat lokasi desk perwakilan dari setiap daerah untuk melengkapi layanan PTSP di pusat.
"Kami berharap kewenangan di provinsi lambat laun bisa dieksekusi di pusat. Bukan berarti kewenangannya ditarik, tapi lebih kepada perwakilan," imbuhnya.
Defisit tinggi
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mewanti-wanti pemerintah terhadap risiko meningkatnya defisit pendapatan primer.
Tahun lalu, komponen dari neraca transaksi berjalan itu defisit US$27 miliar.
Adapun penyumbang terbesar defisit pendapatan primer ialah besarnya pembayaran investasi, langsung maupun portofolio.
"Setiap US$1 miliar investasi asing yang tertanam di Indonesia dalam satu tahun, selama 2010-2014, sebanding dengan US$12 miliar yang keluar negeri. Itu berupa keuntungan investasi yang kembali ke negara asal atau pembayaran bunga utang," jelasnya.
Fenomena itu, lanjut Hendri, mesti diwaspadai mengingat pemerintah ingin memacu investasi.
Target investasi langsung untuk periode 2015-2019 dipatok Rp3.519 triliun, dengan 63,7% berasal dari investasi asing.
Di pasar portofolio pun, investasi asing mendominasi di beberapa segmen, seperti di pasar saham.
Lebih lanjut, buruknya defisit pendapatan primer maupun transaksi berjalan, kata Hendri, menambah kerentanan kurs rupiah.
Kemarin petang, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, melemah ke level 12.911 per dolar AS.
"Hampir Rp13 ribu itu faktor eksternal, enggak banyak yang bisa kita lakukan," komentar Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
