Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
10 Ribu Rusunawa Siap Huni Tahun Ini
MEREKA yang tinggal di Jakarta tidak semuanya bernasib baik dan bisa memiliki rumah.
Apalagi, harga tanah dan rumah di Ibu Kota sangat mahal. Itulah antara lain yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membangun rumah susun sewa (rusunawa).
Menurut rencana, pemerintah provinsi (pemprov) akan membangun 50 ribu unit rusunawa hingga 2017, dan hingga akhir tahun ini, diperkiraan bakal terbangun 10 ribu unit di sejumlah tempat.
Penghuninya, selain warga sekitar, juga mereka yang sebelumnya tinggal di wilayah yang terkena penertiban, antara lain penduduk bantaran sungai, waduk, hingga mereka yang semula tinggal di pinggir rel kereta api.
Salah satu rusun yang baru selesai dibangun ialah Rusunawa Tambora yang terdiri dari tiga tower meliputi 549 unit hunian dan 106 kios.
Setiap unit hunian berukuran 30 meter persegi di rusunawa 18 lantai itu disewakan kepada penghuninya dengan tarif Rp458 ribu per bulan dan siap dihuni akhir bulan ini.
"Saya sadar di Jakarta tidak semua orang nasibnya baik, sedangkan harga tanah dan rumah sudah mahal," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan Rusunawa Tambora yang terletak di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kemarin.
Rusunawa Tambora disebut-sebut sebagai rusunawa percontohan untuk rusanawa yang dibangun berikutnya, sebab memiliki fasilitas lengkap.
Setiap unit hunian memiliki dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu.
Rusunawa itu juga dilengkapi lift orang dan barang, taman yang terletak di tengah gedung berbentuk huruf U, lahan parkir di setiap sisi blok, dan satu tempat penampungan sampah.
"Rusun sini sudah mirip standar rusun Singapura yang diperuntukan bagi masyarakat biasa. Bahkan lebih bagus daripada Singapura, karena lebih lebar," kata Ahok.
Disubsidi 80%
Rusunawa itu diperuntukkan bagi penghuni rusunawa lama, warga sekitar, dan sejumlah keluarga yang tinggal di bantaran rel kereta api, Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat.
Setiap penghuni selain dikenai tarif Rp458 ribu, juga harus membayar retribusi kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan gedung Rp15 ribu per bulan.
Menurut Gubernur, biaya yang dikenakan kepada penghuni sudah terlebih dahulu disubsidi oleh pemprov sebesar 80%.
"Apartemen dengan kondisi seperti ini oleh pengembang dijual Rp400 juta. Kalo disewakan, tarifnya minimal Rp2,5 juta sebulan," tambahnya.
Ahok mengancam memidanakan pemegang hak guna rusunawa yang menyewakan lagi, bahkan menjual unit huniannya untuk memperoleh keuntungan.
Tuduhan terhadap mereka yang nakal atau memalsukan kartu tanda pengenal hak guna rusun merupakan kejahatan perbankan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Tuduhan itu dijadikan jerat karena sistem penggunaan dan pembayaran hunian terintegrasi dengan sistem perbankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Ika Lestari Aji mengatakan tahun ini akan membangun 25% rusunawa dari total target 50 ribu rusunawa hingga 2017.
Dari jumlah itu, 2.234 unit di antaranya dibangun menggunakan dana APBD 2015 senilai Rp320 miliar, 5.800 dibangun oleh pengembang, dan 3.500 unit dibiayai APBN.
Apalagi, harga tanah dan rumah di Ibu Kota sangat mahal. Itulah antara lain yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus membangun rumah susun sewa (rusunawa).
Menurut rencana, pemerintah provinsi (pemprov) akan membangun 50 ribu unit rusunawa hingga 2017, dan hingga akhir tahun ini, diperkiraan bakal terbangun 10 ribu unit di sejumlah tempat.
Penghuninya, selain warga sekitar, juga mereka yang sebelumnya tinggal di wilayah yang terkena penertiban, antara lain penduduk bantaran sungai, waduk, hingga mereka yang semula tinggal di pinggir rel kereta api.
Salah satu rusun yang baru selesai dibangun ialah Rusunawa Tambora yang terdiri dari tiga tower meliputi 549 unit hunian dan 106 kios.
Setiap unit hunian berukuran 30 meter persegi di rusunawa 18 lantai itu disewakan kepada penghuninya dengan tarif Rp458 ribu per bulan dan siap dihuni akhir bulan ini.
"Saya sadar di Jakarta tidak semua orang nasibnya baik, sedangkan harga tanah dan rumah sudah mahal," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan Rusunawa Tambora yang terletak di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, kemarin.
Rusunawa Tambora disebut-sebut sebagai rusunawa percontohan untuk rusanawa yang dibangun berikutnya, sebab memiliki fasilitas lengkap.
Setiap unit hunian memiliki dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu.
Rusunawa itu juga dilengkapi lift orang dan barang, taman yang terletak di tengah gedung berbentuk huruf U, lahan parkir di setiap sisi blok, dan satu tempat penampungan sampah.
"Rusun sini sudah mirip standar rusun Singapura yang diperuntukan bagi masyarakat biasa. Bahkan lebih bagus daripada Singapura, karena lebih lebar," kata Ahok.
Disubsidi 80%
Rusunawa itu diperuntukkan bagi penghuni rusunawa lama, warga sekitar, dan sejumlah keluarga yang tinggal di bantaran rel kereta api, Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat.
Setiap penghuni selain dikenai tarif Rp458 ribu, juga harus membayar retribusi kebersihan, pemeliharaan, dan perawatan gedung Rp15 ribu per bulan.
Menurut Gubernur, biaya yang dikenakan kepada penghuni sudah terlebih dahulu disubsidi oleh pemprov sebesar 80%.
"Apartemen dengan kondisi seperti ini oleh pengembang dijual Rp400 juta. Kalo disewakan, tarifnya minimal Rp2,5 juta sebulan," tambahnya.
Ahok mengancam memidanakan pemegang hak guna rusunawa yang menyewakan lagi, bahkan menjual unit huniannya untuk memperoleh keuntungan.
Tuduhan terhadap mereka yang nakal atau memalsukan kartu tanda pengenal hak guna rusun merupakan kejahatan perbankan, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Tuduhan itu dijadikan jerat karena sistem penggunaan dan pembayaran hunian terintegrasi dengan sistem perbankan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Ika Lestari Aji mengatakan tahun ini akan membangun 25% rusunawa dari total target 50 ribu rusunawa hingga 2017.
Dari jumlah itu, 2.234 unit di antaranya dibangun menggunakan dana APBD 2015 senilai Rp320 miliar, 5.800 dibangun oleh pengembang, dan 3.500 unit dibiayai APBN.
