Warga Sebaiknya Beralih Makan Tiwul

Penulis: WJ/N-4 Pada: Kamis, 26 Feb 2015, 00:00 WIB DPR
Warga Sebaiknya Beralih Makan Tiwul

ANTARA/Anis Efizudin

BUPATI Wonogiri, Jawa Tengah, Danar Rahmanto meminta warganya tidak panik menghadapi harga beras yang terus naik.

Ia menyarankan agar warga beralih makan tiwul sebagai pengganti nasi.

Danar menegaskan Kabupaten Wonogiri dikenal sebagai daerah sentra gaplek di Jawa Tengah, dengan hasil produksi mencapai lebih 2,5 juta ton per tahun.

"Wonogiri penghasil singkong dang gaplek, dengan produksi 2,5 juta ton per tahun. Dengan kondisi ini mestinya warga tidak perlu takut dihadang harga beras tinggi. Saya menyarankan warga beralih saja ke tiwul. Seminggu tiga kali saja sudah berhemat. Apalagi kandungan gizinya juga tinggi, dan harga terjangkau," ujar Danar di Wonogiri, kemarin.

Menurutnya dengan uang Rp5000, warga bisa membeli 1 kg gaplek yang bisa dimasak untuk pengganti nasi. Sedangkan beras kualitas super harganya Rp8.500 per kg.

"Jika budaya makan tiwul di masyarakat sudah terbiasa, petani singkong makin terangkat dan terus bersemangat menanam," tambahnya.

Selain singkong, pengganti nasi lainnya ialah nasi jagung yang juga lebih murah dan kadar gulanya lebih rendah.

Apalagi, lanjut Danar untuk mendapatkan gaplek dan nasi jagung di Wonogiri sangat mudah.

Senada dengan Danar, Ketua Komisi III Honda Hendarto juga menyerukan masyarakat makan tiwul di saat harga beras mahal.

Hal ini sekaligus bentuk protes terhadap negara yang dianggap tidak berdaya mengatasi harga beras yang selama ini dikendalikan mafia beras.

"Rasa tiwul juga enak dan diberi lauk apa saja tetap cocok. Sudah beberapa hari ini saya dan anak, istri makan tiwul dengan lauk tahu bacem dan sayuran. Pokoknya nikmat luar biasa," tegas politisi PDIP ini.

Dia memberi contoh masyarakat zaman dahulu mengonsumsi gaplek lebih menyehatkan dibandingkan nasi.

Meski demikian Honda prihatin dengan melambungnya harga beras dalam dua pekan terakhir.

"Mestinya Bulog sebagai instrumen negara untuk stabilitas pangan bergerak cepat. Kementerian ekonomi juga harus mengurai dengan taktis. Kalau menemukan adanya permainan cepat berkoordinasi dengan Polri untuk melakukan tindakan nyata," tegas Honda.