Pelayanan Warga DKI Terancam

Penulis: Kisar Rajagukguk Pada: Senin, 02 Mar 2015, 00:00 WIB DPR
Pelayanan Warga DKI Terancam

ANTARA/Sigid Kurniawan

OMAN duduk tepekur di bawah pohon. Lelaki 32 tahun itu berpikir keras, bagaimana berkata kepada istrinya bahwa upahnya sebagai penggali kubur belum dibayarkan selama dua bulan.

"Upah saya Rp100 ribu per gali kubur, biasanya untuk beli beras. Kalau permakaman tidak terurus, bukan tanggung jawab kami," keluh Oman yang bertugas di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, kemarin.

Sekitar 60 ribu makam di TPU Pondok Rangon kini tampak kumuh dipenuhi sampah dan ilalang. Tidak terkecuali ratusan pot besar tanaman hias juga kian tidak terurus.

Riri Rajagukguk, putri almarhum Letjen (Purn) Adolf Sahala Rajagukguk, memprotes kepala permakaman yang dinilainya lalai. "Kami bayar biaya perawatan Rp300 ribu-Rp500 ribu setiap tahun."

Kepala TPU Pondok Rangon Sama Ari tidak kuasa berbuat apa-apa. Dia memilih mengundurkan diri dari jabatannya karena upah untuk Oman dan 400 penggali kubur lain nya tidak kunjung cair.

Begitu rentetan dampak dari perseteruan terkait RAPBD 2015 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD terhadap pegawai di level terendah seperti Oman yang bekerja melayani warga Jakarta (lihat grafik).

"Semua yang berujung pada pelayanan publik terlambat," aku Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun, Sabtu (28/2).

Kekisruhan RAPBD DKI 2015 berawal ketika DPRD menyebut Ahok melanggar undang-undang karena menyerahkan draf RAPBD ke Mendagri bukan hasil paripurna DPRD. Ahok justru mengirimkan draf versi pemprov karena RAPBD dewan ditengarai ada dana 'siluman' sebesar Rp12,1 triliun.

Oman tidak seorang diri mengeluhkan upah yang belum cair. Ratusan PNS di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pun dilanda keresahan serupa. Putro, seorang staf, mesti bersiasat karena tunjangan jabatan Februari baru dibayar April atau Mei mendatang.

"Saya kan harus bayar cicilan motor dan rumah. Saya khawatir ini menggerus kinerja," kata Putro.

Anjloknya kinerja PNS juga dirasakan oleh Ari, pegawai di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan lainnya. "Ya, kami juga harus memikirkan bagaimana menutupi kebutuhan hidup."

Tunjangan melekat
Saat menanggapi semua keluhan tersebut, Sekda DKI Jakarta Saefullah memastikan pihaknya tetap membayar tunjangan yang melekat pada gaji pokok. "Tunjangan lain bermasalah kalau dibayarkan. Sabar. Dengan gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap PNS terima sekitar Rp5 juta dari anggaran mendahului."

Kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar pertemuan dengan Wagub DKI Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Mendagri berharap ada solusi secepatnya di kedua lembaga itu terkait anggaran.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyarankan Ahok bertemu pimpinan DPRD untuk mencari solusi agar honor dan tunjangan sekitar 70 ribu PNS Pemprov DKI segera cair sehingga kewajiban mereka melayani warga tidak terbengkalai.