Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Parpol Jangan Mengabaikan Kualitas
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Farouk Muhammad berharap penghapusan mekanisme uji publik dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak membuat partai politik mengabaikan kualitas calon kepala daerah yang diajukan.
"Saya harap itu tidak menghapuskan jaminan kualitas bakal calon kepala daerah yang diusungnya nanti. Jangan sampai oligarki menguasai. Kalau iya, apa arti demokrasi apabila didominasi oligarki?" ujar Farouk, kemarin.
Ia mengimbau partai politik sebagai pihak yang mengusung calon kepala daerah memiliki semangat untuk menjamin calon kepala daerah yang berkualitas meski konsep uji publik dihilangkan dalam UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Partai jangan kendur. Jangan semata-mata mau menang, partai memilih yang berduit dan populer, tetapi mengorbankan kualitas. Partai harus tunjukkan punya semangat menjamin calon yang berkualitas," tandasnya.
Farouk berharap pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama yang dijadwalkan pada Desember 2015 dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Adapun, menyangkut politik uang yang selalu menjadi kekhawatiran di tiap kali pilkada, menurutnya, itu perlu diberi sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas bukan hanya dilihat dari beratnya sanksi itu, melainkan penegakan hukumnya.
"Bukan dilihat seberapa berat, tetapi bagaimana menegakkan hukum itu. Penegak hukum itu juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tegas memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar," pungkasnya.
Survei elektabilitas
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, enam orang mendaftar lewat Partai NasDem untuk maju dalam pilkada.
"Hingga hari ini sebanyak enam calon yang sudah mendaftar. Namun baru satu orang, yakni dr Faida, yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Jember M Eksan di Jember, kemarin.
Enam kandidat yang mendaftar ke Partai NasDem, yakni mantan Wakil Bupati Jember Bagong Sutrisnadi, Rektor IKIP PGRI Jember M Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember M Rasyid Zakaria, Ketua DPD Partai NasDem Jember M Eksan, Direktur Rumah Sakit Bina Sehat dr Faida, dan Ubaha.
"Pengembalian berkas formulir pendaftaran para calon diserahkan ke partai paling lambat pada Selasa (3/3) dan selanjutnya dilakukan verifikasi berkas pada Rabu (4/3)," tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat pleno DPD untuk menentukan tiga nomine yang akan diajukan kepada DPP Partai NasDem melalui DPW Jatim.
"Maksimal lima nama calon yang diajukan kepada DPP dan sepenuhnya rekomendasi itu berada di tangan DPP Partai NasDem," ucap mantan anggota KPU Jember itu.
Eksan menjelaskan DPP akan melakukan survei terhadap elektabilitas setiap calon yang akan maju dalam pilkada dengan menggunakan lembaga survei yang independen dan tepercaya.
"Jadi, hasil survei nanti akan sangat objektif sesuai standar yang terukur karena prosesnya sangat transparan dan diketahui publik," ujarnya.
DPD Partai NasDem Jember, lanjut dia, juga akan mematuhi sepenuhnya rekomendasi DPP untuk menentukan calon bupati yang diusung dalam pilkada mendatang.
"Kami siap mematuhi hasil survei dan keputusan apa pun yang diberikan DPP terkait rekomendasi bakal calon bupati yang akan diusung dalam pilkada Jember," ujarnya.
"Saya harap itu tidak menghapuskan jaminan kualitas bakal calon kepala daerah yang diusungnya nanti. Jangan sampai oligarki menguasai. Kalau iya, apa arti demokrasi apabila didominasi oligarki?" ujar Farouk, kemarin.
Ia mengimbau partai politik sebagai pihak yang mengusung calon kepala daerah memiliki semangat untuk menjamin calon kepala daerah yang berkualitas meski konsep uji publik dihilangkan dalam UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
"Partai jangan kendur. Jangan semata-mata mau menang, partai memilih yang berduit dan populer, tetapi mengorbankan kualitas. Partai harus tunjukkan punya semangat menjamin calon yang berkualitas," tandasnya.
Farouk berharap pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama yang dijadwalkan pada Desember 2015 dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Adapun, menyangkut politik uang yang selalu menjadi kekhawatiran di tiap kali pilkada, menurutnya, itu perlu diberi sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas bukan hanya dilihat dari beratnya sanksi itu, melainkan penegakan hukumnya.
"Bukan dilihat seberapa berat, tetapi bagaimana menegakkan hukum itu. Penegak hukum itu juga termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tegas memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar," pungkasnya.
Survei elektabilitas
Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, enam orang mendaftar lewat Partai NasDem untuk maju dalam pilkada.
"Hingga hari ini sebanyak enam calon yang sudah mendaftar. Namun baru satu orang, yakni dr Faida, yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Jember M Eksan di Jember, kemarin.
Enam kandidat yang mendaftar ke Partai NasDem, yakni mantan Wakil Bupati Jember Bagong Sutrisnadi, Rektor IKIP PGRI Jember M Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember M Rasyid Zakaria, Ketua DPD Partai NasDem Jember M Eksan, Direktur Rumah Sakit Bina Sehat dr Faida, dan Ubaha.
"Pengembalian berkas formulir pendaftaran para calon diserahkan ke partai paling lambat pada Selasa (3/3) dan selanjutnya dilakukan verifikasi berkas pada Rabu (4/3)," tuturnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat pleno DPD untuk menentukan tiga nomine yang akan diajukan kepada DPP Partai NasDem melalui DPW Jatim.
"Maksimal lima nama calon yang diajukan kepada DPP dan sepenuhnya rekomendasi itu berada di tangan DPP Partai NasDem," ucap mantan anggota KPU Jember itu.
Eksan menjelaskan DPP akan melakukan survei terhadap elektabilitas setiap calon yang akan maju dalam pilkada dengan menggunakan lembaga survei yang independen dan tepercaya.
"Jadi, hasil survei nanti akan sangat objektif sesuai standar yang terukur karena prosesnya sangat transparan dan diketahui publik," ujarnya.
DPD Partai NasDem Jember, lanjut dia, juga akan mematuhi sepenuhnya rekomendasi DPP untuk menentukan calon bupati yang diusung dalam pilkada mendatang.
"Kami siap mematuhi hasil survei dan keputusan apa pun yang diberikan DPP terkait rekomendasi bakal calon bupati yang akan diusung dalam pilkada Jember," ujarnya.
