Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Polisi Periksa PPK Pengadaan UPS
MANTAN Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, kemarin (Rabu, 4/3/205) menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan penyelewengan dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran (TA) 2014.
Selain Alex, penyidik juga memeriksa lima saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Alex diperiksa dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang sedianya akan disalurkan ke 49 sekolah di Jakarta.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono mengatakan pihaknya tengah menyelidiki perkara dengan langkah awal menghimpun keterangan sejumlah saksi. ''Sedang diperiksa enam orang itu,'' katanya.
Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKB Aji Indra menyebutkan pihaknya mulai memeriksa kasus itu sejak akhir Januari 2015, dan sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan belum mengarah kepada siapa calon tersangka. Aji enggan memerinci materi pemeriksaan tersebut.
Ia menjelaskan tujuan dilakukan penyelidikan karena adanya dugaan penyimpangan anggaran. ''Namun, kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut.''
Pemeriksaan pihak sekolah, lanjut dia, tidak dilakukan menyeluruh terhadap 49 sekolah penerima UPS. ''Sampel hanya 44 sekolah,'' katanya.
Imbas
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai perseteruan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta telah merugikan masyarakat sebab pencairan APBD DKI 2015 menjadi terhambat.
Pasalnya, penyumbang terbesar APBD ialah masyarakat Jakarta melalui pendapatan asli daerah sebesar Rp45,32 triliun.
Ia menyatakan hak rakyat dalam menikmati APBD menjadi terhambat. Dua program penting, yakni pendidikan dan kesehatan, pun ikut terkena imbas.
''Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 itu Rp1,3 triliun, sementara anggaran Kartu Jakarta Pintar mencapai Rp2,2 triliun, anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Akibat konflik Ahok dan DPRD, semua terancam terlambat turun,'' kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam Dialog Kenegaraan dengan tema Ahok vs DPRD DKI: Membongkar dana siluman APBD, di Gedung DPD RI, kemarin.
Keterlambatan pencairan APBD tersebut, sambung dia, nantinya akan berimbas pada penarikan dana untuk puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, yang juga menjadi terhambat. Yenny khawatir nantinya akan terjadi masalah di antara birokrasi dalam pelayanan publik.(Gol/Nov/J-1)
Selain Alex, penyidik juga memeriksa lima saksi yang terlibat dalam proyek tersebut. Alex diperiksa dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang sedianya akan disalurkan ke 49 sekolah di Jakarta.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono mengatakan pihaknya tengah menyelidiki perkara dengan langkah awal menghimpun keterangan sejumlah saksi. ''Sedang diperiksa enam orang itu,'' katanya.
Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKB Aji Indra menyebutkan pihaknya mulai memeriksa kasus itu sejak akhir Januari 2015, dan sejauh ini pemeriksaan yang dilakukan belum mengarah kepada siapa calon tersangka. Aji enggan memerinci materi pemeriksaan tersebut.
Ia menjelaskan tujuan dilakukan penyelidikan karena adanya dugaan penyimpangan anggaran. ''Namun, kami belum bisa menjelaskan lebih lanjut.''
Pemeriksaan pihak sekolah, lanjut dia, tidak dilakukan menyeluruh terhadap 49 sekolah penerima UPS. ''Sampel hanya 44 sekolah,'' katanya.
Imbas
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai perseteruan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta telah merugikan masyarakat sebab pencairan APBD DKI 2015 menjadi terhambat.
Pasalnya, penyumbang terbesar APBD ialah masyarakat Jakarta melalui pendapatan asli daerah sebesar Rp45,32 triliun.
Ia menyatakan hak rakyat dalam menikmati APBD menjadi terhambat. Dua program penting, yakni pendidikan dan kesehatan, pun ikut terkena imbas.
''Anggaran Kartu Jakarta Sehat 2015 itu Rp1,3 triliun, sementara anggaran Kartu Jakarta Pintar mencapai Rp2,2 triliun, anggaran dana BOS Rp2,51 triliun. Akibat konflik Ahok dan DPRD, semua terancam terlambat turun,'' kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto dalam Dialog Kenegaraan dengan tema Ahok vs DPRD DKI: Membongkar dana siluman APBD, di Gedung DPD RI, kemarin.
Keterlambatan pencairan APBD tersebut, sambung dia, nantinya akan berimbas pada penarikan dana untuk puskesmas, rumah sakit, dan sekolah, yang juga menjadi terhambat. Yenny khawatir nantinya akan terjadi masalah di antara birokrasi dalam pelayanan publik.(Gol/Nov/J-1)
