Polisi Sita Rp1,5 M pada Kasus UPS

Penulis: Gol/Yah/Kim/Ssr/J-1 Pada: Kamis, 12 Mar 2015, 00:00 WIB DPR
Polisi Sita Rp1,5 M pada Kasus UPS

ANTARA/Rivan Awal Lingga

PENYIDIK Polda Metro Jaya menyita uang tunai Rp1,5 miliar dari salah satu saksi yang diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI 2014.

"Sudah kami sita dana tunai dan bukan berasal dari rekening. Mengenai itu uang dari siapa, kami tidak bisa menyebutkan karena takut mengganggu proses penyidikan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono, kemarin.

Mujiyono juga enggan menjelaskan alasan penyitaan uang karena diduga akan digunakan sebagai 'pelicin' proyek kepada eksekutif atau imbal jasa kepada legislatif yang berperan dalam meloloskan mata anggaran APBD Perubahan 2014.

"Kita tunggu saja. Penyidikan belum selesai."

Kemarin penyidik memeriksa empat saksi, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun, Rani Nurani selaku panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat, Ibnu Hajar dari Sudin Dikmen Jakbar, dan Kepala SMAN 112 Saryono.

Sebelumnya penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada 21 orang saksi.

"Namun, baru 12 saksi saja yang bersedia hadir. Akan kami layangkan panggilan kedua bagi mereka yang tidak hadir," sambung Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul.

Dukung angket

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mendukung sepenuhnya Tim Hak Angket DPRD DKI memeriksa tim e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI.

Pemeriksaan sistem e-budgeting yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan APBD diyakini sebagai proses untuk memperbaiki sistem penganggaran di DKI.

"Gubernur menyampaikan itu dan menjadi momentum perubahan. Jadi, biar jelas semua. Bisa rapi, tidak ada pembiaran bagi yang bernafsu korupsi," kata Djarot.

Djarot menambahkan, pihaknya meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memberikan penjelasan utuh kepada tim angket.

Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar pengesahan APBD bisa segera dapat dilakukan.

"Kita bersih-bersih sekalian. Orientasi kita APBD selesai," kata dia.

Tim angket yang dipimpin Ongen Sangaji sudah bekerja mencari fakta.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menandatangani hasil evaluasi akhir RAPBD DKI.

"Sudah saya putusan. Sudah selesai. Sudah saya teken. Hasil evaluasi kami seluruh anggaran terkait DKI. Kami enggak ingin terlambat sehari pun," ujar Tjahjo.