Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
E-Budgeting Cegah Dana Siluman
SISTEM e-budgeting dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) daring yang diterapkan Pemprov Jawa Barat bisa mencegah dana siluman dalam pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Semenjak awal memang tidak ada, kalau dana siluman itu muncul tiba-tiba di titik akhir. Nah, kalau kemudian diproses sejak awal, masuk ke RKPD daring dan masuk ke e-budgeting. Nanti tidak semua yang masuk ke e-budgeting diproses, tidak demikian," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, kemarin.
Saat ditemui seusai penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2014 dan 2015 dengan Kepala OPD Pemprov Jabar di Aula Timur, Gedung Sate Bandung, Ahmad Heryawan menyebutkan melalui sistem RKPD daring, semua program sudah diproses sejak awal karena semua datanya ada di sistem itu.
"Sehingga telah terdata dari awal perencanaan program, nantinya ada proses verifikasi terlebih dahulu yang masuk ke program e-budgeting, sebab usulan program tersebut bisa dari masyarakat. Meskipun usulan program tersebut kebanyakan dari OPD," katanya.
Menurut Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan--usulan masyarakat yang masuk ke OPD nantinya akan diproses sehingga akan ada tim khusus yang memverifikasi secara seksama sesuai pembidangan.
"Setelah itu, kemudian dirapatkan di TAPD dan disepakati. Kan boleh jadi banyak sekali usulan. Kalau usulan irigasi sampai Rp300 miliar, tapi uang yang tersedia Rp200 miliar, Rp100 miliar harus ditunda dulu mungkin tahun depan," ungkapnya.
Ia mengatakan untuk proses berikutnya ialah verifikasi dalam berbagai hal termasuk kelayakannya dan pihaknya sudah membuat peraturan gubernur yang dengan tegas meminta semua bantuan kepada kabupaten/kota serta hibah fisik ke masyarakat harus jelas kegunaannya.
"Sehingga indikatornya harus sudah jelas sejak awal. Baik untuk indikator input maupun output-nya serta prosesnya sudah jelas dalam programnya. Supaya nantinya di titik akhir program bisa dirasakan masyarakat hasilnya seperti apa," katanya.
Hal tersebut, lanjut dia, dilakukan karena keseluruhan pelaporan pembangunan ke pusat baik keuangan atau kinerja nuansanya harus ada dua-duanya, yakni proses pelaporannya baik dan hasil program yang dibuat ada.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa menambahkan penerapan sistem e-budgeting baru bisa dilakukan penuh pada APBD tahun anggaran 2016 mendatang. (EM/SB/N-1)
"Semenjak awal memang tidak ada, kalau dana siluman itu muncul tiba-tiba di titik akhir. Nah, kalau kemudian diproses sejak awal, masuk ke RKPD daring dan masuk ke e-budgeting. Nanti tidak semua yang masuk ke e-budgeting diproses, tidak demikian," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, kemarin.
Saat ditemui seusai penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2014 dan 2015 dengan Kepala OPD Pemprov Jabar di Aula Timur, Gedung Sate Bandung, Ahmad Heryawan menyebutkan melalui sistem RKPD daring, semua program sudah diproses sejak awal karena semua datanya ada di sistem itu.
"Sehingga telah terdata dari awal perencanaan program, nantinya ada proses verifikasi terlebih dahulu yang masuk ke program e-budgeting, sebab usulan program tersebut bisa dari masyarakat. Meskipun usulan program tersebut kebanyakan dari OPD," katanya.
Menurut Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan--usulan masyarakat yang masuk ke OPD nantinya akan diproses sehingga akan ada tim khusus yang memverifikasi secara seksama sesuai pembidangan.
"Setelah itu, kemudian dirapatkan di TAPD dan disepakati. Kan boleh jadi banyak sekali usulan. Kalau usulan irigasi sampai Rp300 miliar, tapi uang yang tersedia Rp200 miliar, Rp100 miliar harus ditunda dulu mungkin tahun depan," ungkapnya.
Ia mengatakan untuk proses berikutnya ialah verifikasi dalam berbagai hal termasuk kelayakannya dan pihaknya sudah membuat peraturan gubernur yang dengan tegas meminta semua bantuan kepada kabupaten/kota serta hibah fisik ke masyarakat harus jelas kegunaannya.
"Sehingga indikatornya harus sudah jelas sejak awal. Baik untuk indikator input maupun output-nya serta prosesnya sudah jelas dalam programnya. Supaya nantinya di titik akhir program bisa dirasakan masyarakat hasilnya seperti apa," katanya.
Hal tersebut, lanjut dia, dilakukan karena keseluruhan pelaporan pembangunan ke pusat baik keuangan atau kinerja nuansanya harus ada dua-duanya, yakni proses pelaporannya baik dan hasil program yang dibuat ada.
Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa menambahkan penerapan sistem e-budgeting baru bisa dilakukan penuh pada APBD tahun anggaran 2016 mendatang. (EM/SB/N-1)
