Belum Pernah Ada Rekomendasi kepada BI untuk Cetak Uang

Penulis: Ramson Siagian, Anggota Komisi XI DPR RI Pada: Jumat, 22 Mei 2020, 13:06 WIB DPR
Belum Pernah Ada Rekomendasi kepada BI untuk Cetak Uang

DOK DPR RI
Anggota DPR RI Komisi XI Ramson Siagian

Awal Januari 2020 masyarakat dan para pemimpin dunia tertegun melihat muncul dan berkembangnya virus korona atau covid-19 di Wuhan, Tiongkok. Ada yang memberikan simpati, ada yang sekadar tertegun, dan tidak sedikit pemimpin yang kurang waspada sehingga kurang mempersiapkan strategi pencegahan yang efektif untuk negara masing masing.  

Sesudah Covid-19 menyebar di wilayah wilayah tertentu di setiap negara, barulah  para pemimpin  tersentak, dengan reaksi yang berbeda-beda termasuk di Indonesia.

Respons awal para pemimpin dan masyarakat di berbagai negara di dunia atas merebaknya Covid-19 tahap demi tahap berupaya melakukan berbagai tindakan pencegahan dari sisi disiplin pemahaman kesehatan (yang mungkin tidak sedikit yang terlambat). Ini antara lain bertahap melakukan lockdown di wilayah-wilayah tertentu di negara masing-masing.  

Sejak awal Maret 2020, Pemerintahan Jokowi memberikan respons, dan  proses  awalnya tidak sedikit yang membingungkan masyarakat. Upaya Pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara bertahap antara lain dengan melakukan lockdown di wilayah wilayah tertentu di Indonesia yang disebut PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Bersamaan dengan berprosesnya respons dari sisi disiplin pemahaman kesehatan, selanjutnya juga berkembang respons dari sisi pemahaman ekonomi. Karena perkembangan realitas dampak ekonomi Covid-19 sangat cepat, Pemerintahan Jokowi memberikan berbagai respons. 

Menteri Keuangan, OJK, BI, Kadin, juga para anggota DPR ikut memberikan respons terbuka. Ada yang  memberikan respons  kepanikan dengan berbagai kekhawatiran dampak ekonomi Covid-19 yang berpotensi terjadinya resesi. 

Malah ada yang mengemukakan perlunya melakukan Quantitative Easing dengan mencetak uang sekitar ribuan triliunan rupiah karena diasumsikan berpotensi terjadi resesi ekonomi dan menyebut-nyebut sebagai contoh resesi ekonomi di USA (Amerika Serikat ) pada sekitar 1930-an.  

Memang sekitar pada 1930-an  terjadi great depression di Amerika Serikat dan bertahap dapat diatasi pada zaman Pemerintahan Presiden Franklin Roosevelt yang didukung oleh teori-teori  pemikir ekonomi John Maynard Keynes.

Selesainya reses DPR RI pada pertengahan Maret 2020, Komisi XI DPR RI secara resmi   memberikan respons dengan segera  melakukan rapat-rapat virtual dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, LPS juga BPS, dan juga dengan perbankan, serta Kadin, dan lain lain yang terkait.

Di rapat-rapat virtual dengan Komisi XI, Menteri Keuangan antara lain menjelaskan untuk mencegah agar krisis ekonomi dan keuangan tidak terlalu mendalam sebagai akibat dampak covid-19,  Pemerintah memberikan stimulus ke-3 (istilah Menkeu) dengan anggaran sebesar sekitar Rp405, 1 triliun. 

Perincian anggaran stimulus tersebut, yaitu untuk kesehatan Rp75 triliun, dukungan industri Rp70,1 triliun, dukungan dunia usaha Rp150 triliun, dan untuk social safety net Rp110 triliun (terdiri dari jaring pengaman sosial Rp65 triliun, cadangan pemenuhan pokok dan operasi pasar/logistik Rp25 triliun, dan penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid Rp20 trilun ). 

Total stimulus  sekitar Rp405,1 triliun atau sekitar 2,5% dari PDB. Sekaligus Menkeu juga menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 dengan skenario berat sekitar 2,3% dan skenario sangat berat sekitar -0,4% atau minus 0,4%.

Usulan cetak uang
Dalam proses rapat-rapat virtual tersebut, memang timbul berbagai kekhwatiran akan kelanjutan ekonomi nasional. Ada anggota Komisi XI DPR RI dengan berbagai argumentasi yang mendesak agar BI melakukan Quantitative Easing (QE) dengan mencetak uang untuk masuk membeli Surat Utang Negara di pasar primer. 

Di publik juga ada anggota Komisi XI DPR RI dengan mengemukakan perlu segera mencetak uang. Ada yang menyebut Rp600 triliun. Ada yang mengikuti opini publik yang disampaikan salah satu pimpinan Kadin agar BI melakukan Quantitative Easing  dengan mencetak uang sekitar Rp1.600 triliun. 

Tapi perlu dijelaskan bahwa dalam perdebatan-perdebatan di rapat-rapat virtual antara Komisi XI DPR RI dengan  Menkeu, Gubernur BI, dan OJK, tidak semua Anggota Komisi XI DPR RI mendukung upaya mencetak uang ataupun menyebut  Quantitative Easing dengan mencetak uang ratusan bahkan ribuan triliunan untuk keperluan stimulus dampak ekonomi Covid-19.  

Saya termasuk yang tegas menolak usulan mencetak uang tersebut, dan memang berkembang argumentasi oleh  anggota Komisi XI tertentu seakan akan kalau 'Quantitative Easing' harus dilakukan dengan mencetak uang besar-besaran.

Inti dari proses perdebatan di rapat-rapat virtual Komisi XI DPR RI sebagai proses demokrasi sampai hari ini belum pernah ada rekomendasi resmi kepada Bank Indonesia agar melakukan Quantitative Easing dengan mencetak uang. Biarpun tentu ada anggota Komisi XI DPR membentuk opini publik mendesak BI melakukan cetak uang. Ini seakan-akan Komisi XI DPR RI yang mengusulkan  BI melakukan cetak uang.

Jelas, hingga hari ini belum pernah ada  kesimpulan rapat-rapat virtual Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan OJK  yang mengusulkan cetak uang kepada Gubernur BI. Proses ini perlu diperjelas karena belakangan ini Rizal Ramli dan beberapa ekonom serta pengamat menyampaikan persepsi di publik seakan-akan Komisi XI DPR RI membuat kesimpulan mengusulkan cetak uang kepada Gubernur Bank Indonesia. 

Dan itulah antara lain sebabnya saya menuliskan artikel ini biarpun sudah lama saya mengurangi bicara di publik terkecuali pada rapat-rapat di DPR RI.

Realitas
Sebenarnya sebelum munculnya Covid-19, untuk merespons perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik, dan antara lain atas desakan anggota-anggota Komisi XI DPR RI pada  rapat-rapat dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan OJK pada bulan November dan Desember  2019,  telah berjalan kombinasi antara  kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.  

Bank Indonesia melakukan jalur transmisi penurunan acuan suku bunga secara bertahap dan cukup siknifikan yang pelaksanaannya di perbankan didukung oleh OJK.  Dari sisi kebijakan fiskal, usulan agar Menteri Keuangan bertahap menurunkan tarif pajak penghasilan dan kemudahan perpajakan. 

Kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut sangat diperlukan untuk merespons potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik pada akhir 2019. Ini antara lain untuk  mendorong peningkatan konsumsi masyarakat ataupun domestic consumption di waktu berikutnya dan di satu sisi mendorong penguatan dari sisi supply.

Tujuannya, agar produk-produk dalam negeri harganya bisa lebih kompetitif dengan menurunnya cost of money. Sehingga ini bisa meningkatkan kemampuan bersaing di pasar domestik dan pasar global (export). 

Karena terlalu mengandalkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan atau Bansos untuk menjaga pertumbuhan konsumsi domestik akan berdampak peningkatan belanja negara yang terlalu besar  dan berpotensi melebarkan defisit fiskal. Sehingga untuk akhir 2019 kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut sebagai upaya yang tepat dan  akan efektif untuk menahan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya agar tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi sekitar di atas 5%.

Kembali merespons dampak ekonomi Covid-19, sejak awal Maret 2020 anatomi perekonomian nasional bergeser cepat, dengan bertambahnya belanja negara antara lain peningkatan stimulus dampak  Covid-19 dan di satu sisi potensi berkurangnya penerimaan negara secara signifikan.  

Otomatis defisit fiskal semakin melebar. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa defisit fiskal, defisit APBN 2020 akan mencapai Rp852, 9 triliun atau sekitar 5% dari PDB. 

Ini jelas akan memerlukan pembiayaan yang besar dan otomatis akan menambah jumlah utang yang besar pula. Menteri Keuangan menyampaikan outlook pembiayaan utang pada 2020  yang antara lain untuk peningkatan belanja stimulus dampak Covid-19 serta warisan utang tahun-tahun sebelumnya, dengan struktur yang disampaikan, 
 
Pembiayaan Defisit Rp852,9 T
Pembiayaan Investasi dll (net) Rp153,5 T
Pembiayaan Utang Neto (1) + (2)
Rp1.006,4 T
Utang Jatuh tempo Rp433,4 T
Pembiayaan Utang Bruto (3) + (4) Rp1.439,8 T
Sumber Pembiayaan Utang
Rp1.439,8 T
1. Penerbitan Pinjaman Rp150,5 T
2. Penerbitan SBN Rp1.289,3 T
Dikurangi,
-Realisasi s.d. 31 Maret 2020 Rp221,4 T
-Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp150,0 T
-Penurunan GWM Pebankan Rp105,0 T
Total SBN Financing Rp812,9 T
+spn /S Jatuh Tempo 2020 Rp43,9 T
Penerbitan SBN Q2 s.d Q4 Rp856,8 T
 
Dari sisi kebijakan moneter dampak ekonomi Covid-19 juga memerlukan penyesuaian yang cepat. Pada sekitar akhir Maret dan awal April 2020 mungkin antara lain dengan merebaknya isu isu cetak uang, respons market cukup memperlemah  posisi rupiah dan sempat mendekati Rp17.000 per US$. 

Tapi dengan berhasilnya pemerintah memperoleh utang dengan menerbitkan obligasi Global Bond sebesar US$4,3 miliar, dan pada saat bersamaan Bank Indonesia mengupayakan Quantitative Easing dalam bentuk operasi moneter (bukan mencetak uang) untuk meningkatkan likuiditas  dengan melakukan Pembelian SBN pemerintah dari pasar sekunder Rp166, 2 triliun, Term Repo Perbankan Rp137, 1 triliun, Penurunan GWM Rp53 triliun dan Rp102 triliun, serta tidak mewajibkan tambahan Giro bagi yang tidak memenuhi PLM Rp15,8 triliun. 

Total sebesar Rp503,8 triliun,  serta posisi cadangan devisa yang  membaik, dan upaya kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia berhasil memperoleh Repo line dari The Federal Reserve sebesar US$60 miliar,  bersamaan dengan kombinasi tindakan tindakan tersebut posisi rupiah kembali ke posisi sekitar Rp15.000 per US$. (RO/OL-10)