Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Tidak Punya Uang, Kepri Tunda Tahapan Pilkada
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) berupa sosialisasi terpaksa ditunda lantaran tidak punya anggaran sama sekali. "Kami mau sosialisasikan di mana? Pakai media apa? Kalau tidak ada anggaran tidak mungkin dapat dilaksanakan," kata anggota KPU Kepri Ridarman Bay di Tanjungpinang, Minggu. Ia mengaku masih belum tahu kapan tahapan sosialisasi bisa dimulai meski seharusnya sudah dilaksanakan sejak Sabtu (18/4) atau sehari setelah KPU pusat mencanangkan dimulainya tahapan pilkada serentak. Tak cuma sosialisasi, sambung Ridarman,sejumlah tahapan lainnya pun dipastikannya bakal meleset waktunya.
Ia menjelaskan, seharusnya kemarin KPU sudah mulai melaksanakan tahapan pengumuman calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Petugas Pemungutan Suara (PPK dan PPS). Namun, tahapan itu juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran. "Tahapan perekrutan calon anggota PPK dan PPS mulai hari ini sampai 18 Mei. Tapi hari ini belum dapat dimulai tahapan itu," katanya. Dia merasa kecewa terhadap Pemerintah Kepri yang sampai sekarang belum membuat naskah perjanjian hibah daerah untuk mencairkan anggaran pilkada. Naskah itu juga tidak mungkin dibuat karena sampai sekarang Pemerintah Kepri masih dalam tahap menerima usulan anggaran yang diajukan KPU Kepri sejak beberapa waktu lalu.
"Tim Anggaran Pemprov Kepri lamban bergerak. Ini sudah memasuki tahapan pilkada, tapi naskah perjanjian hibah daerah belum ditandatangani gubernur," katanya. Dia mengemukakan Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung anggaran pilkada agar beberapa per aturan KPU dapat dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tepat waktu dapat mempengaruhi hasil pilkada. "Membuka peluang bagi peserta pilkada untuk menggugat hasil pilkada," katanya. Lebih irit Di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), KPU setempat masih menunggu hasil akhir dan koordinasi KPU kabupaten dengan setiap pemerintah kabupaten yang akan menggelar pilkada.
"Hingga kemarin belum ada kabupaten yang menandatangani akta dana hibah pilkada," kata Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah, kemarin. Meski demikian, KPU Sulbar mulai membentuk PPK dan ditargetkan tuntas dalam satu bulan ini. Di Purbalingga, Jawa Tengah, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana Rp20 miliar untuk pilkada serentak atau lebih irit jika dibandingkan dengan perkiraan anggaran pada saat pilkada yang digelar sendiri yang menelan biaya hingga Rp26 miliar.
Ia menjelaskan, seharusnya kemarin KPU sudah mulai melaksanakan tahapan pengumuman calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Petugas Pemungutan Suara (PPK dan PPS). Namun, tahapan itu juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran. "Tahapan perekrutan calon anggota PPK dan PPS mulai hari ini sampai 18 Mei. Tapi hari ini belum dapat dimulai tahapan itu," katanya. Dia merasa kecewa terhadap Pemerintah Kepri yang sampai sekarang belum membuat naskah perjanjian hibah daerah untuk mencairkan anggaran pilkada. Naskah itu juga tidak mungkin dibuat karena sampai sekarang Pemerintah Kepri masih dalam tahap menerima usulan anggaran yang diajukan KPU Kepri sejak beberapa waktu lalu.
"Tim Anggaran Pemprov Kepri lamban bergerak. Ini sudah memasuki tahapan pilkada, tapi naskah perjanjian hibah daerah belum ditandatangani gubernur," katanya. Dia mengemukakan Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung anggaran pilkada agar beberapa per aturan KPU dapat dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tepat waktu dapat mempengaruhi hasil pilkada. "Membuka peluang bagi peserta pilkada untuk menggugat hasil pilkada," katanya. Lebih irit Di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), KPU setempat masih menunggu hasil akhir dan koordinasi KPU kabupaten dengan setiap pemerintah kabupaten yang akan menggelar pilkada.
"Hingga kemarin belum ada kabupaten yang menandatangani akta dana hibah pilkada," kata Ketua KPU Sulbar, Usman Suhuriah, kemarin. Meski demikian, KPU Sulbar mulai membentuk PPK dan ditargetkan tuntas dalam satu bulan ini. Di Purbalingga, Jawa Tengah, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana Rp20 miliar untuk pilkada serentak atau lebih irit jika dibandingkan dengan perkiraan anggaran pada saat pilkada yang digelar sendiri yang menelan biaya hingga Rp26 miliar.
