Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Hasil Audit Tentukan Sanksi Lion Air
MESKI Lion Air telah membayar dana talangan sebesar Rp527 juta kepada PT Angkasa Pura II, pemerintah tetap akan mengaudit maskapai milik Rusdi Kirana itu dan mengenakan sanksi.
Kekacauan jadwal penerbangan yang terjadi sejak Rabu (18/2) ternyata masih terus berlanjut. Kemarin, di Bandara Sekarno-Hatta, terdapat enam rute penerbangan yang delay (tertunda) hingga 3 jam.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suprasetyo mengungkapkan audit akan selesai pekan depan dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Hasil audit itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengenakan sanksi. Saat ini pemerintah telah membekukan izin rute Lion Air yang telah 21 hari tidak digunakan.
''Kemenhub mau membahas sanksi tambahan. Selain itu, yang dilakukan oleh Kemenhub ialah menegur keras, membekukan sementara permohonan izin rute baru, melakukan review secara komprehensif,'' ujarnya di Jakarta, kemarin.
Setelah melihat kekacauan jadwal yang merugikan ribuan penumpang, Suprasetyo yakin Lion Air tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) pelayanan.
Akibat tidak adanya SOP pelayanan dan untuk meredakan ketegangan penumpang di bandara, PT Angkasa Pura II pun memberi bantuan dana talangan untuk refund tiket penumpang Lion Air. ''Kita siapkan Rp4 miliar, tapi hanya digunakan sekitar Rp527 juta dan itu semua sudah dikembalikan Lion Air pada Minggu (22/2),'' kata Dirut AP II Budi Karya Sumadi dalam rilisnya, kemarin.
Talangan AP II kepada Lion Air itu, menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, tidak perlu izin pemerintah. ''Ini kan aksi korporasi. Angkasa Pura melihat keadaannya sudah sangat-sangat sangat genting, dalam arti penumpang harus menunggu begitu lama yang ak hirnya frustrasi dan akhirnya merusak aset Angkasa Pura,'' ujarnya.
Direktur Airport Service Lion Air Daniel Putut mengatakan manajemen siap menerima sanksi apa pun sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap pelanggan.
''Kami pun siap menjalankan langkah-langkah perbaikan dengan monitoring penuh dari Kemenhub,'' katanya. (Jes/Wib/SM/X-10)
Kekacauan jadwal penerbangan yang terjadi sejak Rabu (18/2) ternyata masih terus berlanjut. Kemarin, di Bandara Sekarno-Hatta, terdapat enam rute penerbangan yang delay (tertunda) hingga 3 jam.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Suprasetyo mengungkapkan audit akan selesai pekan depan dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Hasil audit itu nantinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengenakan sanksi. Saat ini pemerintah telah membekukan izin rute Lion Air yang telah 21 hari tidak digunakan.
''Kemenhub mau membahas sanksi tambahan. Selain itu, yang dilakukan oleh Kemenhub ialah menegur keras, membekukan sementara permohonan izin rute baru, melakukan review secara komprehensif,'' ujarnya di Jakarta, kemarin.
Setelah melihat kekacauan jadwal yang merugikan ribuan penumpang, Suprasetyo yakin Lion Air tidak memiliki prosedur operasi standar (SOP) pelayanan.
Akibat tidak adanya SOP pelayanan dan untuk meredakan ketegangan penumpang di bandara, PT Angkasa Pura II pun memberi bantuan dana talangan untuk refund tiket penumpang Lion Air. ''Kita siapkan Rp4 miliar, tapi hanya digunakan sekitar Rp527 juta dan itu semua sudah dikembalikan Lion Air pada Minggu (22/2),'' kata Dirut AP II Budi Karya Sumadi dalam rilisnya, kemarin.
Talangan AP II kepada Lion Air itu, menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, tidak perlu izin pemerintah. ''Ini kan aksi korporasi. Angkasa Pura melihat keadaannya sudah sangat-sangat sangat genting, dalam arti penumpang harus menunggu begitu lama yang ak hirnya frustrasi dan akhirnya merusak aset Angkasa Pura,'' ujarnya.
Direktur Airport Service Lion Air Daniel Putut mengatakan manajemen siap menerima sanksi apa pun sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap pelanggan.
''Kami pun siap menjalankan langkah-langkah perbaikan dengan monitoring penuh dari Kemenhub,'' katanya. (Jes/Wib/SM/X-10)
