Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Jakarta Menuju Adab Baru
PADA 19 November 2014 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hari ini tepat 100 hari masa pemerintahannya.
Beberapa kebijakan yang dicanangkannya setelah menjadi gubernur menjadi kontroversi sehingga mendapat reaksi keberatan bahkan penolakan dari masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya pembatasan kendaraan roda dua yang dimulai 17 Desember 2014 dan sanksi penderekan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit, kebijakan tersebut merupakan tonggak awal meningkatkan kedisplinan pengendara di jalan dan mengurangi angka kecelakaan.
"Itu kebijakan jangka pendek, penertiban. Kita jalankan terus dan harus mendapat dukungan dari masyarakat," kata Benjamin ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Ia mengatakan, 2014 dan 2015 akan menjadi tahun mulai digalakannya berbagai pembangunan sarana transportasi.
Mass Rapid Transit (MRT) yang tengah dibangun diperkirakan selesai 2017.
Sementara Light Rail Transit (LRT) yang dibangun oleh swasta tahun ini juga diyakini oleh Benjamin dapat mengurangi kemacetan.
Selain itu, ada bus Trans-Jakarta yang bersistem Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun ini, armadanya akan ditambah.
Benjamin pun meyakini saat akhir periode masa kepemimpinan Ahok pada 2017, semua moda transportasi massal telah terbangun rapi dan kemacetan telah berkurang.
"Memang saat ini semua bilang (lalu lintas) macet karena ada pembangunan. Semua pembangunan, untuk jangka panjang. Saya yakin ketika periode kepemimpinannya berakhir, semua sistem yang sudah ia bangun akan berujung baik," tuturnya.
Namun, penataan transportasi bukan tidak menemui kendala.
Menurut mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara itu, kedisiplinan dan kesadaran warga dalam berlalu lintas serta terus meningkatnya jumlah pembelian kendaraan pribadi tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sistem e-budgeting
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono menggarisbawahi sistem pengadaan barang dan jasa pemprov menggunakan sistem e-katalog yang dicanangkan Ahok merupakan hal positif.
Mantan wakil kepala Dinas Pekerjaan Umum ini menyebutkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak lagi khawatir adanya penipuan, karena adanya sistem lelang melalui e-katalog.
Agus menyebutkan sebelum ada sistem tersebut, setiap SKPD dibayangi ketakutan akan kompetensi perusahaan swasta yang mengikuti lelang. Sebab, tidak ada sistem yang jelas yang bisa menjamin kompetensi pihak swasta yang menjadi peserta lelang.
Di sisi lain, salah seorang warga Jakarta, Doni, 24, menilai Ahok merupakan pemimpin yang berani mengambil keputusan.
Pegawai perusahaan swasta tersebut melihat beberapa kebijakan yang diputuskan Ahok berisiko menuai protes keras dari masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya pembatasan kendaraan roda dua serta penertiban permukiman warga di bantaran sungai.
Namun, tambahnya, penertiban bantaran sungai dengan kompensasi pemberian unit rumah susun dinilai sangat manusiawi.
Sebab, penduduk yang menempati bantaran sungai melanggar aturan dan sebagian bukan penduduk DKI.
Oleh karena itu, ia berharap Ahok terus melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang bisa membuat Jakarta lebih baik, meski dalam perjalannya sempat menuat kritik dan protes.
Beberapa kebijakan yang dicanangkannya setelah menjadi gubernur menjadi kontroversi sehingga mendapat reaksi keberatan bahkan penolakan dari masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya pembatasan kendaraan roda dua yang dimulai 17 Desember 2014 dan sanksi penderekan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Benjamin Bukit, kebijakan tersebut merupakan tonggak awal meningkatkan kedisplinan pengendara di jalan dan mengurangi angka kecelakaan.
"Itu kebijakan jangka pendek, penertiban. Kita jalankan terus dan harus mendapat dukungan dari masyarakat," kata Benjamin ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Ia mengatakan, 2014 dan 2015 akan menjadi tahun mulai digalakannya berbagai pembangunan sarana transportasi.
Mass Rapid Transit (MRT) yang tengah dibangun diperkirakan selesai 2017.
Sementara Light Rail Transit (LRT) yang dibangun oleh swasta tahun ini juga diyakini oleh Benjamin dapat mengurangi kemacetan.
Selain itu, ada bus Trans-Jakarta yang bersistem Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun ini, armadanya akan ditambah.
Benjamin pun meyakini saat akhir periode masa kepemimpinan Ahok pada 2017, semua moda transportasi massal telah terbangun rapi dan kemacetan telah berkurang.
"Memang saat ini semua bilang (lalu lintas) macet karena ada pembangunan. Semua pembangunan, untuk jangka panjang. Saya yakin ketika periode kepemimpinannya berakhir, semua sistem yang sudah ia bangun akan berujung baik," tuturnya.
Namun, penataan transportasi bukan tidak menemui kendala.
Menurut mantan Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara itu, kedisiplinan dan kesadaran warga dalam berlalu lintas serta terus meningkatnya jumlah pembelian kendaraan pribadi tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sistem e-budgeting
Sementara itu, Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono menggarisbawahi sistem pengadaan barang dan jasa pemprov menggunakan sistem e-katalog yang dicanangkan Ahok merupakan hal positif.
Mantan wakil kepala Dinas Pekerjaan Umum ini menyebutkan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak lagi khawatir adanya penipuan, karena adanya sistem lelang melalui e-katalog.
Agus menyebutkan sebelum ada sistem tersebut, setiap SKPD dibayangi ketakutan akan kompetensi perusahaan swasta yang mengikuti lelang. Sebab, tidak ada sistem yang jelas yang bisa menjamin kompetensi pihak swasta yang menjadi peserta lelang.
Di sisi lain, salah seorang warga Jakarta, Doni, 24, menilai Ahok merupakan pemimpin yang berani mengambil keputusan.
Pegawai perusahaan swasta tersebut melihat beberapa kebijakan yang diputuskan Ahok berisiko menuai protes keras dari masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya pembatasan kendaraan roda dua serta penertiban permukiman warga di bantaran sungai.
Namun, tambahnya, penertiban bantaran sungai dengan kompensasi pemberian unit rumah susun dinilai sangat manusiawi.
Sebab, penduduk yang menempati bantaran sungai melanggar aturan dan sebagian bukan penduduk DKI.
Oleh karena itu, ia berharap Ahok terus melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang bisa membuat Jakarta lebih baik, meski dalam perjalannya sempat menuat kritik dan protes.
