Relaksasi PSBB, Pemerintah Harus Fokus Pangan dan Ekonomi

TERKAIT wacana pemerintah yang sedang mengkaji mengenai relaksasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan agar masyarakat tidak stres dan terkekang di tengah pandemi.

Namun muncul pertanyaan apakah relaksasi PSBB tersebut justru akan bersebrangan dengan wacana penerapan sanksi tegas PSBB mulai 7 Mei 2020 mendatang.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan relaksasi penerapan PSBB harus dikaji secara matang, dengan beberapa pertimbangan strategis. Pemerintah, mururutnya. harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

“Memang PSBB menjadikan ekonomi melambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan warga. Ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan warga, sekaligus penanganan medis,” kata politikus dari PDI Perjuangan dalam keterangannya persnya, Selasa (4/4).

Nabil menegaskan jika relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait physical distancing dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. “Jadi, warga harus diberitahu bahwa kita berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,” jelasnya.

“ Saat ini, beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi. Kita perlu hidup dengan pola komunikasi yang sehat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama. (OL-09)