Pertanian Tumbuh Positif,Cak Imin Minta Petani lebih Diperhatikan

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32%. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19% dan secara kumulatif terkontraksi 1,26%. Namun, di saat bersamaan PDB sektor pertanian tumbuh 16,24% pada kuartal-II 2020.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor pertanian layak mendapatkan perhatian. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor pertanian. BPS menyebutkan pertanian menjadi sektor utama penopang produk domestik bruto yang tumbuh mencapai 2,19 pada kuartal II 2020.

Sementara empat sektor lainnya tumbuh negatif yakni industri (-6,19%), perdagangan (-7,57%), konstruksi (-5,39%) dan pertambangan (-2,72%). Kontribusi pertanian pun meningkat dari 13,57% pada kuartal II 2019 menjadi 15,46% pada kuartal II 2020.

“Pertumbuhan sektor pertanian patut kita dukung dengan meningkatkan investasi dan memberikan banyak insentif. Peningkatan Investasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendaaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani-petani baru,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar.

Selain itu, Pemerintah juga diharapkan memberikan banyak insentif kepada petani. Kenaikan NTP Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur, khususnya untuk mengangkut hasil panen, serta panen raya yang berbarengan.

“Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ami ini.

Pemerintah juga diharapkan dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak sehingga dapat mendongkrak NPT Petani. Khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

Pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Perubahan orientasi pertanian di Indonesia harus diarahkan pada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan.

“Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi. Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan di saat pendemi Covid-19 seperti saat ini,” tutup Ketua Umum DPP PKB ini. (RO/OL-10)