Anggota Komisi I DPR: TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

ANGGOTA Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menegaskan bahwa prajurit TNI dari segala matra angkatan tidak boleh berpolitik praktis.

Hal itu ia sampaikan kepada awak media usai uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun. Itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti," kata Effendi di Gedung Nusantara II DPR RI, Sabtu (6/11/2021).

Meski tidak boleh berpolitik, Effendi menegaskan TNI tetap digerakkan oleh politik. Yang dimaksud politik tersebut adalah kebijakan eksekutif dan legislatif.

"Tidak boleh berpolitik praktis, tetapi mereka digerakkan oleh politik negara, yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI," terang Effendi.

Lebih lanjut ia juga mengapresiasi calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dinilai punya komitmen menjaga TNI dari politik praktis. "(Andika) Ini sedikit pun tidak ada aroma politiknya. Murni prajurit sesuai tupoksinya saja," ungkap Effendi.

Selain itu, politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyampaikan harapannya terhadap TNI agar nantinya menjadi institusi pertahanan negara yang modern. Alutsista TNI juga harus di-update mengikuti perkembangan zaman.

"TNI biarlah menjadi TNI, biarlah menjadi lembaga atau institusi pertahanan negara yang menjadi andalan kita semua, dan biarlah TNI menjadi modern. Modern di kemampuan, baik alutsista, termasuk juga meningkat dalam kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Itu paling penting," papar Effendi. (RO/OL-09)