Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Komisi VII DPR RI Tinjau Perkembangan AMMDes
Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon.
KOMISI VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) dalam rangka meninjau perkembangan produksi Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di Bogor, Jawa Barat.
Kunspik yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon itu untuk memperoleh informasi terkait produksi yang dihasilkan oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) dan pengunaannya di Indonesia.
"Komisi VII DPR RI sangat mendukung perkembangan industri AMMDES ini beserta dengan aplikasinya untuk masyarakat pedesaan," ungkap Dony ketika menyampaikan sambutan di Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/11) lalu.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035. Demi mewujudkan tekad tersebut, Kementerian Perindustrian membangun kolaborasi dengan PT KMWI pada 2018 untuk membuat prototype AMMDes.
Karena itu, AMMDes ini merupakan hasil dari kolaborasi tersebut karya anak bangsa, di mana perancangan, pembangunan dan produksinya dikerjakan langsung oleh para insinyur dari dalam negeri.
Baca juga: DPR Sebut Kriteria Penerima PSR Mengeksklusi Sebagian Petani Sawit
Prototype tersebut telah berhasil dikembangkan. Sehingga, pada tahun 2019 telah memasuki tahapan produksi massal hingga saat ini. Hadirnya AMMDes KMW ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dan mengembangkan potensi yang ada di pedesaan untuk menciptakan ketahanan ekonomi.
Melalui kunjungan ini Komisi VII DPR RI berharap kemampuan AMMDes dapat lebih dikenal ke banyak negara lain.
Bahkan, diharapkan pula agar bisa menembus pasar ekspor, serta dapat memberikan pandangan dan contoh nyata kontribusi sektor industri dalam menghasilkan produk hasil karya anak bangsa yang tepat guna dan juga berpotensi mendukung perekonomian Indonesia.
"Diharapkan juga kunjungan kerja ini bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran," pungkas politikus PDI-Perjuangan itu. (RO/OL-09)
