DPR Minta Pemerintah Kendalikan Harga Tiket Bagi Pemudik

ANGGOTA Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak pemerintah melakukan pengendalian terkait tarif moda transportasi baik angkutan darat, angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan para pemudik.

Sebab, menurut Eem, mudik merupakan jadwal tahunan yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Sehingga, pemerintah harus hadir dalam situasi seperti saat ini.

“Harga tiket ini menjadi persoalan bagi keluarga-keluarga yang ingin mudik tapi ekonominya sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya, Pemerintah menurut saya harus hadir dalam situasi ini,” tegasnya.

Baca juga: Harga Tiket Bus Mudik Lebaran di Terminal Depok Naik 100% Mulai Hari Ini

Pernyataan Eem disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan transportasi untuk mendukung penyelenggaraan mudik lebaran 2023/1444 H di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/4).

Pemerintah Harus Cari Jalan Keluar soal Kenaikan Tiket

Ia menegaskan pemerintah harus mencarikan jalan keluar. Negara, tambahnya, harus hadir dalam situasi seperti ini. Karena itu, ia meminta pemerintah mencermati betul soal tiket, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

“Termasuk kereta api, karena ini yang menyentuh hajat hidup orang banyak,” kata Politisi Fraksi PKB ini. 

Baca juga: Presiden Cek Kesiapan Pelabuhan Merak untuk Mudik

Menurut Neng Eem, kereta api merupakan moda yang banyak mendapatkan kewenangan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Sehingga, seharusnya tidak menaikkan harga tiket saat momen lebaran.

“Saat mudik angkutan penuh, tidak mungkin rugi. Saya kira jika  ketika harga normal tidak rugi.  Saya harap penyedia jasa transportasi  tidak menaikan haraga melebihi batas. Terlebih kereta api tugas utamanya adaah PSO. Jangan sampai harganya melebihi batas atas,” tutupnya. (RO/S-4)