Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Rakornas PPP Dukung Langkah Menkum dan HAM
RAPAT Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Serang, Banten, sejak 16 Maret lalu, mengeluarkan enam poin keputusan. Pada keputusan pion lima disebutkan bahwa DPP PPP yang dipimpin Romahurmuziy mendukung langkah Menkum dan HAM mengajukan banding terhadap putusan PTUN tanggal 25 Februari 2015, sehingga putusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Dengan begitu, SK Menkum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 tentang Pengesahan Pengurus DPP PPP masih berlaku, sehingga seluruh calon kepala daerah PPP harus mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum M Romahurmuziy dan Sekjen Aunur Rofiq.
Pasalnya, UU Pilkada Pasal 42 ayat 4, 5, 6, dan 7 mensyaratkan pasangan calon kepala daerah menyertakan rekomendasi pengurus pusat partai. "Selama belum ada SK lain dari Kemenkum dan HAM, SK Nomor 07 itulah yang menjadi dasar keabsahan pengurus PPP yang akan menjalankan roda organisasi mendatang," tegas Ketua Rakornas PPP, Rusli Effendi, di Serang, kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta Fernita Darwis menilai langkah Menkum dan HAM mengajukan banding terhadap putusan PTUN akan memperparah konflik di PPP.
"Menkum dan HAM sengaja menciptakan kegaduhan politik. Seharusnya ia mematuhi putusan PTUN, tidak perlu intervensi urusan internal partai," tegas Fernita. Ia pun menyatakan jalan islah sulit tercapai jika masih ada intervensi dari pihak luar. Dia mencurigai ada sesuatu di balik keputusan Menkum dan HAM itu. "Saya yakin ada sesuatu di balik keputusan mengajukan banding itu," tudingnya. Fernita menilai banding bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Jauh lebih solutif bila Menkum dan HAM mematuhi putusan PTUN dan mengakomodasi kubu Romi sebagai jalan islah. "Kita sudah berusaha untuk islah, tapi belum menemukan titik terang, kubu Romi masih merasa lebih tinggi karena merasa didukung oleh pemerintah," paparnya.
Pasalnya, UU Pilkada Pasal 42 ayat 4, 5, 6, dan 7 mensyaratkan pasangan calon kepala daerah menyertakan rekomendasi pengurus pusat partai. "Selama belum ada SK lain dari Kemenkum dan HAM, SK Nomor 07 itulah yang menjadi dasar keabsahan pengurus PPP yang akan menjalankan roda organisasi mendatang," tegas Ketua Rakornas PPP, Rusli Effendi, di Serang, kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta Fernita Darwis menilai langkah Menkum dan HAM mengajukan banding terhadap putusan PTUN akan memperparah konflik di PPP.
"Menkum dan HAM sengaja menciptakan kegaduhan politik. Seharusnya ia mematuhi putusan PTUN, tidak perlu intervensi urusan internal partai," tegas Fernita. Ia pun menyatakan jalan islah sulit tercapai jika masih ada intervensi dari pihak luar. Dia mencurigai ada sesuatu di balik keputusan Menkum dan HAM itu. "Saya yakin ada sesuatu di balik keputusan mengajukan banding itu," tudingnya. Fernita menilai banding bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Jauh lebih solutif bila Menkum dan HAM mematuhi putusan PTUN dan mengakomodasi kubu Romi sebagai jalan islah. "Kita sudah berusaha untuk islah, tapi belum menemukan titik terang, kubu Romi masih merasa lebih tinggi karena merasa didukung oleh pemerintah," paparnya.
