Pencairan Dana KJP dan Proyek Rusunawa Molor

TERLAMBATNYA pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta dipastikan memolorkan pencairan dana kartu Jakarta pintar (KJP) dan proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi warga Jakarta.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Perencanaan Pengendalian Pembiayaan Pendidikan Personal dan Operasional Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susie Nurhati, seharusnya dana KJP bagi siswa DKI diberikan pada trisemester pertama atau paling lambat April.

"Tapi ini mundur dari jadwal. Kita upayakan untuk mempercepat prosesnya sebab KJP itu kan dari dana hibah. Untuk mencairkannya harus ada SK gubernur," katanya di Jakarta, kemarin.

Tahun ini, Pemprov DKI mengajukan anggaran untuk KJP sebesar Rp3 triliun yang akan dibagikan kepada 480.150 siswa penerima KJP sesuai dengan pendataan Dinas Pendidikan DKI.

Namun, Susie belum bisa memastikan nilai yang akan didapat mengingat anggaran masih dalam proses pengoreksian di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, dirinya juga belum bisa memastikan nominal yang akan disalurkan kepada tiap siswa.

Selain dana KJP, proyek rusunawa akan mundur dari jadwal pembangunannya.

Proyek rusunawa itu terkait erat dengan proyek normalisasi sungai dan waduk untuk mencegah banjir di Jakarta.

Dinas Tata Air DKI tidak bisa menertibkan warga untuk proyek normalisasi jika rusunawa untuk relokasi belum selesai dibangun.

"Penertiban warga di bantaran sungai harus menunggu rusun selesai. Setelah rusun selesai, baru bisa kita tertibkan," kata Kepala Dinas Tata Air DKI Agus Priyono.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (Pemda) Ika Lestari Aji mengungkapkan dirinya hingga kini mengupayakan percepatan persiapan dokumen lelang pembangunan rusunawa.

Jumlah rusun yang dibangun pemprov 2443 unit senilai anggaran Rp380 miliar.

"Kita upayakan supaya lelang pembangunan rusun itu diutamakan sebab ini program prioritas Gubernur juga," kata Ika di Jakarta, kemarin.