Resmikan Kedubes di Jerusalem, Ketua Komisi I Kutuk AS

Penulis: Micom Pada: Kamis, 17 Mei 2018, 14:15 WIB DPR
Resmikan Kedubes di Jerusalem, Ketua Komisi I Kutuk AS

Dok DPR

KETUA Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras langkah Amerika Serikat tetap meresmikan Kedutaan Besarnya di Jerusalem dan menyampaikan duka mendalam kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kebiadaban Israel.

"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Jerusalem tanah rakyat Palestina," jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada media, Senin (14/5).

Langkah AS seperti membuka kotak pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan, dimana 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia. Hal itu jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan Majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.

"Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," tegas Kharis.

Langkah sepihak AS memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, jelasnya, mengganggu perdamaian dunia. "AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang Amerika  sendiri menggagasnya, perlawanan akan  semakin masif, semua negara Islam bersama Palestina dan 128 negara yang lain juga,  Amerika harus menghentikan langkahnya," tegas legislator asal Solo ini.

Kharis juga mengingatkan bahwa Jerusalem bukan lah milik Israel apalagi AS sehingga AS juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Jerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan. "Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Jerusalem adalah bagian dari Israel? Jerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Jerusalem," tutup Kharis. (X-10)