Ketua DPR Minta Elit Hindari Pernyataan yang Menyesatkan

PARA elit dan tokoh masyarakat diimbau untuk tidak membuat pernyataan yang dapat menyesatkan pemahaman publik maupun pernyataan yang bertendesi mengejek negara dan bangsanya sendiri. Demikian yang disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo lewat keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Senin (6/8).

"Seperti banyak negara lain, Indonesia memang masih menghadapi sejumlah persoalan. Namun, tidak selayaknya semua persoalan itu didramatisir sedemikian rupa layaknya Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensi," ujar Bamsoet.

Menurutnya, pernyataan yang menyebut Indonesia dalam kondisi kritis tidak benar. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak mudah percaya apabila ada yang mengatakan hampir 50 persen jumlah penduduk di Indonesia terperangkap dalam kemiskinan.

"Pimpinan DPR menilai, esensi pernyataan-pernyataan itu tidak benar dan cenderung menyesatkan pemahaman masyarakat akan kondisi riel bangsa dan negara dewasa ini. Pernyataan-pernyataan itu cenderung menyesatkan karena tidak didukung data kekinian yang bersumber dari institusi negara," ungkapnya.

Meskipun demikian, ia tidak membantah Indonesia masih dan terus menghadapi sejumlah persoalan. Pimpinan DPR tidak menutup mata terhadap fakta tentang depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).Lebih lanjut kata dia, pun tak perlu dibantah bahwa utang luar negeri (ULN) bertambah.

Selain itu, masih ada warga yang hidup berselimut kemiskinan, jutaan angkatan kerja masih berstatus pengangguran terbuka, harga kebutuhan pokok fluktuatif karena ulah spekulan, korupsi pun masih marak.

"Namun, tidak berarti ragam persoalan klasik itu mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang bodoh atau sakit. Pun, semua persoalan itu tidak menyebabkan negara ini dalam kondisi kritis sehingga diasumsikan hampir 50 persen dari total penduduk terperangkap dalam kemiskinan. Dramatisasi atas ragam persoalan itu berpotensi menyesatkan pemahaman masyarakat atas kondisi riel Indonesia dewasa ini," ungkapnya.

Pihaknya menyayangkan dramatisasi yang digemakan oleh elit atau tokoh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tetap butuh kritik. Namun, kritik kepada pemerintah hendaknya didukung data yang akurat dan fokus pada persoalan atau kebijakan.

"Kritik dengan data yang akurat dan fokus pada kebijakan akan memudahkan masyarakat memahami persoalan," pungkasnya. (OL-7)