Fahri Minta Status Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Penulis: MICOM Pada: Senin, 06 Agu 2018, 15:21 WIB DPR
Fahri Minta Status Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Dok DPR RI

WAKIL Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah meminta kepada pemerintah pusat untuk segera mengumumkan bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih maksimal.

"Bukan saja karena skala dari bencananya. Tetapi ini satu pulau yang terguncang. Lombok ini sedang mendapat perhatian yang menggairahkan, karena disebut sebagai tujuan destinasi wisata halal terbaik di dunia," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/8).

Lombok, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga berasal dari NTB itu, merupakan salah satu pulau yang menjadi radar dunia internasional untuk dikunjungi. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus melakukan reaksi cepat terhadap penanganannya pasca bencana gempa yang terjadi Minggu (5/8) kemarin.

"Tidak semasif yang terjadi Aceh. Tetapi efeknya meluas hampir di seluruh pulau. Tadi saya mendapat gambaran, kantor Bupati Lombok Barat yang jauh dari titik gempa, itu saja hancur. Artinya kalau yang jauh saja ada korban yang meninggal, apalagi yang terdekat yang sekarang ini sedang tahapan evakuasi," paparnya.

Karena itu, menurut Fahri, penanganan korban bencana gempa di Lombok, memerlukan dukungan pemerintah pusat dan juga dukungan sumber daya dari masyarakat secara umum. Sebab, saat ini pemerintahan di NTB sudah memasuki pemerintahan transisi, dimana pemerintahannya sulit belanja karena uang nya itu sudah teralokasikan.

"Mudah-mudahan masyarakat lebih keras tergerak untuk ke Lombok. Nah itu, sumber dayanya saja, khususnya dana dari apa yang akan dibeli oleh masyarakat (korban gempa) setempat. Baik keperluan medis untuk jangka pendek, mau pun untuk keperluan selanjutnya, dalam tahapan recovery," ucapnya.

Sedang secara politik, Fahri mengharapkan kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera merancang pembentuan daerah otonomi baru di NTB, khususnya Lombok Selatan karena terlalu jauh dari jangkauan instalasi pembantuan.

"Dari titik gempa ke Selong, tempat rumah sakit umum itu ada, bisa tiga sampai empat jam jarak tempuhnya. Saking jauhnya rumah sakit itu. Apalagi, dalam keadaan gempa sekarang ini, banyak sekali halangan," katanya. (RO/OL-7)