Manuver Politik Jangan Rusak Kamtibmas

PIMPINAN DPR RI mendorong TNI, Polri dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi. Menurutnya, manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.

Pihaknya bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan ditengah maraknya manuver para politisi. Namun, ia berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya. "Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan," ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Senin (3/9).

Seperti diketahui, dua kelompok massa nyaris bergesekan di Surabaya dan Riau saat menyikapi deklarasi #2019Ganti Presiden.  Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga.

Bamsoet menilai, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Pun, ketika para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, menurut dia, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara dalam hal ini aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

"Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun," pungkasnya. (RO/OL-7)