Fahri Hamzah Pimpin Rapat Konsultasi Pemulihan NTB

DPR RI memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan untuk hadir dalam rapat konsultasi pemulihan Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/9).

Hadir dalam rapat konsultasi tersebut Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri PUPR, Menkes, Mendos, Mendes, Menteri Pariwisata, Mendiknas, Kepala BNPB, Pemprov NTB, Anggota DPD NTB, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi.

Dalam pembukaan, Fahri Hamzah mengharapkan rapat konsultasi dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang beberapa hal yang perlu disampaikan, terkait penanganan pascagempa di NTB yang terjadi baru-baru ini.

"Kita hadir banyak, tetapi tidak harus lama rapatnya. Tetapi bisa memberikan analisis yang komprehensif, yang perlu disampaikan. Yang penting bisa menjelaskan beberapa persoalan," ucap politisi dari PKS itu.

Fahri pun menyampaikan hasil kunjungan ke lapangan yang dilakukan dirinya bersama sejumlah anggota DPR, mengidentifikasi beberapa persoalan dilapangan dalam dua kelompok (klaster).

Pertama adalah kelompok publik sebanyak tiga level, antara lain infrastruktur dasar atau primer, infrastruktur sekunder dan infrastruktur tertier. Kedua adalah kelompok privat, yakni rumah dan logistik.

"Kalau kita meninjau situasinya kira-kira infrastruktur primer itu terdiri dari jalan, jembatan dan sebagainya. Kemudian infrastruktur sekunder seperti kantor-kantor pemerintahan, banyak sekali yang rusak, khususnya di Lombok Utara. Sedang yang masuk dalam klaster infrastruktur tertier seperti, pelayanan umum (sekolah, rumah sakit, dan sebagainya)," tutur Fahri.

Kesemuanya itu, menurut Fahri skema pembiayaannya mungkin lebih sederhana, karena jumlahnya tidak sebanyak rumah masyakarat yang terkena dampak gempa. Karena sampai hari ini, yang dia dengar jumlah rumah rusak itu (yang harus ditangani) sekitar 80 ribuan.

"Mungkin bisa lebih jumlah rumah yang rusak itu, berdasarkan perhitungan terakhir dari PU," imbuhnya.

Fahri juga mengungkapkan saat berada di lapangan pada tiga hari yang lalu, mendapat beberapa informasi penting dari masyarakat terkait bantuan untuk pembangunan rumah mereka. Harapannya kepada pemerintah agar sekiranya bisa dituntaskan penjelasan kepada masyarakat bahwa yang terdata sudah menerima transfer uang langsung ke rekening mereka itu baru sekitar 6 ribuan dari sekitar 84 ribuan yang terverifikasi.

"Sementara mereka belum bisa menggunakan dana itu, karena masih memerlukan rekomendasi dari beberapa pihak terkait. Kalau soal logistik, saya kira masyarakat kita sudah cukup banyak membantu dan semua terjun membantu, termasuk pemerintah pusat," pungkasnya.(RO/OL-6)