Anggota Komisi VI: Impor Beras Sudah Melalui Kajian

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Hamdhani menyatakan kebijakan impor beras sudah melalui analisis dan kajian yang saksama serta melalui berbagai tahapan sebelum sampai ke tahap keputusan pemerintah.

"Kebijakan impor beras yang disiapkan pemerintah bukan tanpa kajian dan analisis," kata Hamdhani dalam rilis, Sabtu (22/9).

Politisi Nasdem itu memaparkan bahwa keputusan impor beras itu merupakan hasil rapat koordinasi dengan Menko Perkonomian.
Ada kebutuhan urgen dengan impor beras, lanjutnya, karena akan datang musim hujan dan ancaman hama tanaman.

"Proses pengambilan kebijakan impor ini tidak hanya di tangan Menteri Perdagangan, melainkan keputusan rapat koordinasi kementerian atau lembaga terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian," ucapnya.

Selain itu, ujar dia, kebijakan impor juga untuk menjaga stok pangan agar tetap terkendali dan tidak inflasi, terlebih data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa luas lahan semakin menyusut.

Sebagaimana diwartakan, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko mengimbau kebijakan impor beras tak perlu diributkan.

"Kaki saya satu di HKTI, satu di pemerintah. Saya harus berani menjelaskan, khususnya kepada petani, kalau kebutuhan nasional memang masih diperlukan, kita harus impor agar harga beras bisa terjaga dengan baik," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis (20/9) malam.

Moeldoko menjelaskan perlu tidaknya impor beras memang selalu disesuaikan dengan ketersediaan kondisi riil di Perum Bulog. Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan mempertemukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait polemik impor beras.

"Tentu saya akan mempertemukan beliau-beliau ini. Saya masih cari waktu dengan beliau-beliau," kata Darmin saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (20/9).

Darmin berharap setelah pertemuan itu ada penjelasan berikutnya bahwa itu merupakan keputusan bersama terkait impor beras sejak awal tahun 2018 ini.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa keputusan melakukan impor beras itu dilakukan pada kuartal III 2017 saat harga beras mulai naik dan persedian di Bulog 978.000 ton, sedangkan kebutuhan nasional per bulannya 2,3-2,4 juta ton. (Ant/OL-7)