Ketua DPR: Politik Luar Negeri RI untuk Dunia yang Damai

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan politik luar negeri Indonesia ditujukan untuk membangun dunia yang damai, bebas dari konflik dan permusuhan, serta menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan perdamaian.

"Sejarah mencatat, Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah, Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia, sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif," ujar pria yang karib disapa Bamsoet saat berdiskusi dengan para akademisi dari Victoria University of Wellington, di Wellington, Jumat (9/11).

Dalam acara ini hadir Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Tantowi Yahya, Prof Dewi Fortuna Anwar, Anggota Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakun dan Ahmadi Noor Supit, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI Akbar Faisal, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu serta Staf Khusus Ketua DPR RI Yahya Zaini dan Yorrys Raweyai.

Sementara dari Victoria University of Wellington hadir Prof David Capie, Prof Malcolm McKinnon, Prof Roberto Rabel, Manjeet Pardesi, Terrence O'Brien, Jim Rolfe, Peter Rider serta Dr Eva Nisa.

Bamsoet menyebut salah satu bentuk kepercayaan komunitas internasional terhadap peran Indonesia menjaga perdamaian dunia melalui pengangkatan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB terakhir pada periode 2007-2008.

“Dipercayanya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB merupakan salah satu prestasi besar Indonesia di kancah internasional. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meyakinkan negara-negara di dunia tentang kemamuan Indonesia memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Indonesia, lanjut pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian. Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan, Indonesia terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian.

“Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan, karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia. Sehingga, kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai,” urai Bamsoet.

Demokrasi dan Ekonomi yang Stabil

Setelah mengalami reformasi 20 tahun, Wakil Ketua Umum KADIN ini menuturkan Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Indonesia berhasil menyelenggarakan empat kali pemilu legislatif, tiga kali pemilihan presiden langsung, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah langsung secara demokratis, damai dan tanpa gejolak yang berarti.

“Dengan pemilu yang demokratis, terbentuk pemerintahan yang legitimate dan stabil, sehingga agenda pembangunan dapat dijalankan. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% per tahun, kesejahteraan masyarakat meningkat, jumlah penduduk miskin turun setiap tahun. Kini tinggal sekitar 26 juta orang atau 10% dari jumlah penduduk Indonesia,” imbuhnya.

Pengangkatan pejabat publik semua dipilih oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Indonesia juga memiliki lembaga semi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat. Berikut beberapa lembaga tersebut, yakni Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi Publik, Ombusman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian serta Komisi Kejaksaan.

“Indonesia berhasil melaksanakan otonomi daerah. Dulu pertumbuhan ekonomi hanya ada di Jakarta dan sekitarnya, sekarang banyak daerah yang berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Otonomi daerah menjadi solusi bagi ancaman perpecahan, sekaligus dapat menciptakan pemerataan pembangunan,” ungkapnya.

Parameter demokrasi dan ekonomi yang dipaparkan Politikus Partai Golkar itu menandakan adanya kestabilan demokrasi dan ekonomi Indonesia, sehingga membuat percaya diri tampil di dunia internasional. Banyak prakarsa yang dilakukan Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Sejak tahun 2008, Indonesia memelopori Bali Democracy Forum yang diikuti 20 negara guna memperkuat kapasitas dan institusi demokrasi di negara-negara Asia. Indonesia juga aktif mengambil peran dalam isu-isu perdamaian dan kemanusiaan, seperti penyelesaian konflik di Mindanau Pilipina Selatan, Myanmar, Afganistan, serta Palestina.

"Selain itu, Indonesia aktif dalam forum-forum ekonomi internasional, seperti IMF, World Bank, APEC, World Economic Forum, AFTA, NAFTA. Baru-baru ini Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Annual Meetings IMF-World Bank Group 2018 yang dikuti 4.000 orang lebih dari 189 negara di seluruh dunia,” tutur politikus yang membawahi dapil Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Bamsoet juga memaparkan unsur penting dalam demokrasi, salah satunya kebebasan dan kesetaraan dalam masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat pun dijamin oleh undang-undang.

“Pers sebagai pilar keempat demokrasi tumbuh menjadi saluran yang efektif bagi penyampaian kritik kepada pemerintah, lembaga perwakilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kelompok-kelompok sipil berkembang pesat dan berperan dalam setiap penyusunan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Undang-undang,” tukas Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini.

Di sisi lain, DPR juga ikut aktif memperkuat peran diplomasi Indonesia di berbagai forum internasional, baik bilateral maupun multilateral. DPR berhasil membangun hubungan baik dengan parlemen negara-negara di dunia. Hubungan ini sangat penting guna membangun saling pengertian terutama terkait dengan isu-isu seputar keamanan, perdamaian, kelautan dan lingkungan.

“Sebagai komitmen menjalankan idelogi Pancasila dan amanat pembukaan UUD 1945, DPR selalu aktif di berbagai organisasi internasional untuk menyuarakan toleransi dan perdamaian dunia. Antara lain dalam forum Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), Asian Parliamentary Assembly (APA), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta masih banyak lagi forum parlemen dunia lainnya,” pungkas Bamsoet.(RO/OL-5)