Fahri Hamzah Resmikan Program Magang ke Jepang dari NTB

WAKIL Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, menyambut positif acara seleksi peserta program magang ke Jepang yang diikuti sekitar 500 anak muda Nusa Tenggara Barat (NTB). Fahri pada kesempatan itu berkesempatan menyematkan tanda kepada peserta seleksi magang ke Jepang tersebut di Kompleks Kantor Gubernur NTB, Senin (12/11). Fahri berharap ada persiapan yang betul-betul matang dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov NTB.

"Ini adalah kesempatan emas, dan waktu yang sangat baik, maka harus ditangani dengan serius. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri kemampuan yang bekerja di sana, senang karena mereka mengalami perubahan hidup. Tanya kepada alumni nanti," kata Fahri.

Fahri juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya bersama sejumlah anggota DPR ke Jepang beberapa waktu lalu. Ketika berkunjung ke Jepang, ia dan delegasi DPR melihat tempat pemagangan dan tempat pelatihan bagi calon tenaga kerja."Itu sangat luar biasa, kayak pesantren yang penuh dengan kedisiplinan. Saya sangat excited dan tertarik, apalagi kita baru menyelesaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," sebutnya.

Dengan adanya UU PMI, tambah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri tidak akan dipakai lagi, tetapi diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Asep dan kawan-kawan yang telah mengambil inisiatif tentang ini (prgram magang). Dan dalam sisa masa jabatan saya, siap membantu agar program seperti ini mejadi masif," kata Fahri.

Lebih lanjut kata Fahri, dari pihak Japan International Trainning Coorporation/JICO menyampaikan bahwa tidak ada batas untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan  melalui mekanisme yang telah diatur negaranya. "Misalnya ada dari pihak Jepang yang datang ke NTB ini untuk memberikan lisensi pusat-pusat pelatihan kita, supaya kita banyak yang bisa datang ke sana (Jepang). Mereka senang sekali. Maka tadi saya dengar dari Ibu Wagub, ada permintaan spesial, kalau bisa yang banyak dari NTB ini" ujarnya.

Karena itu, pihaknya akan membicarakan hal ini kepada kementerian terait, termasuk dengan menteri keuanga. "Nantinya, kita akan menggunakan skema dari pemerintah pusat dan skema yang ada di pemerintah daerah. Bahkan kalau kita mau, dari desa-desa, mengingat ada sekitar 75 ribu desa dan apalagi kita terus menyalurkan uang untuk dana desa, untuk melakukan perekrutan awal," pungkasnya. (RO/OL-6)