Pemerintah Diminta Jelaskan Standar Kualifikasi CPNS

SISTEM penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berbasis online dinilai telah memasung hak-hak anak daerah Maluku untuk mengabdi sebagai PNS. Apalagi, metode seleksi menggunakan pola Computer Assisted Test (CAT) dengan standar kelulusan sesuai passing grade yang ditetapkan. Hal ini dinilai menyulitkan para peserta untuk lolos ke tahap berikutnya.

Keluhan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Kamis (15/11). Dalam pertemuan itu, Wagub Maluku didampingi para Bupati, dan Anggota DPRD Maluku.

Menanggapi keluhan itu, Fahri mengatakan kebutuhan daerah akan penerimaan PNS sangat mendesak dan tidak bisa ditunda karena harus segera bekerja. Sementara itu, lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang membatasi jumlah kelulusan. Bahkan jika dilihat, kelulusannya dibawah 2% di beberapa tempat. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menjelaskan terkait hal ini.

"Paling tidak dijelaskan sejak awal oleh pemerintah bagaimana cara memenuhi angka yang ada itu. Teman-teman ini (Maluku), berharap jangan pemenuhannya nanti, semua orang datang dari daerah-daerah yang dianggap maju, mengisi kedaerah. Itu juga jadi problem," ujarnya.

Di sisi lain, Fahri juga berharap persoalan administrasi tidak memperlambat proses penerimaan CPNS. PIhaknya juga akan berkomunikasi dengan pemerintah, baik melalui komisi terkait maupun langsung kepada Presiden Joko Widodo. Terlebih, sambung dia, keluhan ini tidak hanya terjadi di Maluku saja namun juga menjadi keluhan di beberapa daerah, terutama di Indonesia Timur.

"Jadi intinya, pemerintah terbuka dan harus memberikan timetable yang fix kepada daerah, karena kan harus jalan juga. Di satu sisi, mereka keluaran pensiunannya banyak, tapi kapan terimanya yang baru dalam jumlah yang memadai. Karena itu, kita harus betul-betul memperhatikan agar proses akselerasi pembangunan di Timur Indonesia, jangan tertunda oleh SDM yang menangani daerah kepulauaan," pungkasnya. (RO/OL-6)