Pemerintah Diminta Tuntaskan Kekurangan Bantuan Masyarakat NTB

WAKIL Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Ia menganggap masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB, sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Fahri usai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas (Timwas) Bencana DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Mordano serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial, serta Bupati dan Pimpinan DPRD dari berbagai daerah di NTB, terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta (13/3).

“Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda, dan belum mendapat bantuan terutama perumahan. Itu sangat berbahaya karena saat ini musim hujan dan sebagainya,” ujar Fahri.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menginginkan agar pemerintah dapat concern terhadap permasalahan ini. Terlebih masalah pembiayaan ini sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu. Selain itu, tujuannya mengundang pemda terkait dikarenakan ia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

“Setelah ini pemda pulang ke daerah, ketika ditanya oleh masyarakat bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini. Kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak cuma Rp 1,4 triliun. Sudahlah suruh cairkan saja. Ini kan kalau ada gempa begini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah, yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur,” tegas Fahri.

Legislator dapil NTB itu juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas Bencana DPR RI mendesak pemerintah untuk memperbanyak perbankan selain BRI terkait penyaluran bantuan ini. Ia meminta agar bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi, karena hanya memperlambat prosedur saja.

“Kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan ke BRI saja, suruh transfer di NTB itu pakai bank lain. Kan bank BUMN banyak juga, supaya dapat mempercepat ini,” tukas Fahri.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Mordano menyatakan, pihaknya ingin membentuk tim khusus dalam upaya menangani bencana di Indonesia. Tim tersebut nantinya terdiri dari TNI dan Polri. Diketahui, personel TNI yang diturunkan untuk menangani dampak gempa NTB mencapai 1.000 orang. Jumlah itu terdiri dari 800 orang personil TNI AD dan 200 orang dari TNI AL.

Doni meyebut, selama penanganan bencana di NTB pada 29 Juli 2018 lalu, TNI sangat berjasa. Tentara yang berada di lokasi bencana tidak hanya membantu perbaikan terhadap infrastruktur, tapi juga perbaikan moral dan semangat warga korban bencana.

“Setelah gempa di NTB, TNI juga turut berbaur dengan masyarakat dan membuat mereka semangat kembali," ujar Doni. (RO/OL-6)