Ketua DPR Dorong Banggar Dukung Anggaran BMKG, BNPB, BPBD, BPPT

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga korban dan keprihatinan yang mendalam atas banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua (16/3), dan longsor di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta (17/3).

"Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan tim gabungan untuk terus melakukan pencarian dan evakuasi korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua," kata pria yang kerap disapa Bamsoet di Gedung DPR Jakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (18/3).

Banjir bandang di Sentani mengakibatkan 73 orang meninggal dunia, sekitar 150 rumah terendam. Adapun longsor di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul mengakibatkan dua orang di Imogiri meninggal dunia.

Dia mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan solusi transportasi bagi masyarakat dan petugas untuk akses menuju ke lokasi longsor dan bantuan alat berat kepada BNPB untuk membuka akses yang masih tertutup dan membantu evakuasi korban di Sentani, Jayapura, Papua. "Mengingat akses menuju lokasi banjir terputus akibat banjir bandang," kata dia.

Selain itu, tambah Bamsoet, Kementerian PUPR bersama Kementerian Sosial (Kemensos) perlu melakukan pembangunan inprastruktur ang rusak dan memberikan bantuan perbaikan kembali rumah-rumah warga terdampak bencana yang mengalami kerusakan ataupun hanyut, serta mempersiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak banjir bandang, banjir, dan longsor.

Baca juga: Anggota Yonif RK 751/VJS Selamatkan Bayi Korban Banjir Sentani

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Daerah (Pemda), lanjut dia, diminta untuk mengimbau kepada masyarakat di Sentani, Jayapura, Papua untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan, karena musim hujan masih akan terjadi, serta mengimbau masyarakat setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman yang telah disiapkan oleh pemerintah;

"Mendorong Kepolisian bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan pada wilayah terdampak bencana guna menghindari adanya pihak yang memanfaatkan kondisi rumah yang kosong."

Dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BMKG untuk berkoordinasi terkait basis informasi yang digunakan oleh BMKG dalam menyebarkan informasi peringatan sistem pendeteksi dini (early warning system) kepada masyarakat yang berada di wilayah berpotensi bencana selain melalui media cetak, siber, dan siaran, juga dapat melalui SMS broadcast;

"Mendorong Pemerintah Pusat, BNPB melalui BPBD, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memulai sosialisasi simulasi jika terjadi banjir, longsor, maupun gempa, secara rutin, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik, sebagai bentuk mitigasi bencana, sehingga seluruh masyarakat lebih siap dan lebih paham dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi bencana," ujar Bambang.

Bambang juga meminta pemerintah untuk segera melengkapi dan memperbaiki peralatan early warning system (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, maupun tsunami. Mengingat waktu peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan materi;

"Mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada BMKG, dan BNPB, BPBD dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam penyusunan anggaran, guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia," tegas dia.

Dia juga mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan perbaikan lahan melalui reboisasi terhadap hutan yang rusak dan daerah yang dilewati oleh sungai, untuk mengembalikan kondisi hutan dan lahan sehingga ke depannya mampu mencegah terjadi banjir dan tanah longsor;

"Mendorong BNPP, BNPB, dan BPBD untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim hujan, yang dapat berpotensi menimbulkan bencana banjir bandang, longsor, dan banjir." (A-1)