Ketua Komisi I Dorong Kemenhan Tambah Anggaran Alutsista

Penulis: mediaindonesia.com Pada: Sabtu, 23 Mar 2019, 16:25 WIB DPR
Ketua Komisi I Dorong Kemenhan Tambah Anggaran Alutsista

Antara
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

KETUA Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan anggaran untuk merawat dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Soal modernisasi pasti, karena kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Masih terkait dengan alutsista, itu kita maksimalkan dari anggaran yang ada. Untuk perawatannya, kita sesuaikan dengan bujet dan anggaran. Kami mendorong agar Kementerian Pertahanan lebih naik anggarannya,” kata Kharis seusai menerima kunjungan Perwira Mahasiswa Dikreg Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan Ke-57 Tahun 2019 di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Sebab, lanjut legislator dapil Jawa Tengah itu, modernisasi alutsista harus dibarengi dengan perawatannya. Dan terkait dengan dua hal itu, anggaran menjadi kunci penentu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menerangkan kepada Perwira Mahasiswa Seskoal mengenai pentingnya investasi kekuatan laut Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim merupakan suatu keniscayaan.

Serta, keamanan laut merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk semakin memperkuat kekuatan laut negara.

“Negara Indonesia adalah negara maritim dan luas laut kita lebih luas daripada daratan. Maka, diperlukan perhatian khusus kepada laut kita. Investasi ke arah laut itu merupakan suatu keniscayaan. Di samping itu, keamanan Indonesia ditentukan keamanan lautnya. Sehingga keamanan laut itu harus menjadi prioritas,” tandas Kharis.

Dalam kunjungan itu, Kharis memaparkan tugas dan fungsi DPR RI, khususnya Komisi I DPR RI, kepada Perwira Mahasiswa Seskoal.

Dengan adanya pertemuan ini, Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja TNI, berharap ketika mereka nanti menjadi pimpinan di TNI, sudah tidak gamang dan tidak asing lagi dengan mekanisme yang harus dilalui.

“Pengenalan itu antara lain bagaimana menyusun Undang-Undang (UU), menyusun anggaran, atau ketika nantinya mereka melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI,” ujar Kharis. (A-1)