DPR Sebut Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Mendalam

KETUA Komisi II DPR Zainudin Amali sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Menurutnya, Jakarta sudah semakin ramai penduduk.

Saat ini, kata dia, Jakarta sudah tidak memadai untuk menopang penambahan penduduk. Sehingga, perlu dipisahkan antara kota pemerintahan dan pusat bisnis.

"Jadi saya mendukung. Karena memang kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara, sebagai pusat bisnis, sekarang ini sudah tidak memadai. Tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan sebagainya. Kita belajar dari negara-negara lain yang akhirnya memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya," kata Amali saat dihubungi, Rabu (1/5).

Pun demikian, ia menilai pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan. Pemindahan ibu kota ini perlu perencanaan matang meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang ibu kota yang baru.

"Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan perlu dibarengi dengan kajian mendalam termasuk menyiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang agar tidak mengulang kesalahan Jakarta.

Menurutnya, banyak masalah yang perlu diperhatikan saat membangun ibu kota baru. Mulai dari masalah kemacetan, infrastruktur dan faktor bencana alam.

"Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru. Negara-negara di dunia banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ungkap Baidowi.(OL-5)