Ketua DPR Minta Sistem Penyaluran Beras di Bulog Dievaluasi

KETUA DPR Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Perum Bulog untuk mengevaluasi sistem penyaluran beras yang berlaku di Bulog.

"Kementan, Kemendag, dan Bulog secara bersama mengevaluasi dan mengkaji sistem dalam penyaluran beras yang ada di Bulog serta mempertimbangkan pasar komersil sebagai alternatif kanal penyaluran," kata pria yang kerap disapa Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Jumat (3/5).

Dia mengatakan itu terkait menurunnya realisasi pengadaan beras dalam negeri dari 2,96 juta ton pada 2016 menjadi 1,44 juta ton pada 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akibat tingginya harga beras di pasaran dan sempitnya penyaluran beras akibat perubahan mekanisme bantuan pangan dari raskin/rastra menjadi transfer langsung.

Selain itu, Bamsoet juga meminta agar mekanisme bantuan pangan yang diterima oleh masyarakat untuk dievaluasi. "Guna mencari solusi terbaik terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan."

Bamsoet mendorong Bulog untuk menyerap gabah kering petani (GKP) sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras Oleh Pemerintah.

Baca juga: Bulog Harus Gelontorkan Stok

"Agar harga yang ditetapkan relevan dengan harga di pasaran dan tidak menjadi hambatan bagi Bulog dalam menyerap gabah/beras petani."

Dia juga meminta Perum Bulog untuk memfokuskan prioritas terkait penyaluran beras pada program yang dinilai strategis untuk menghindari kerugian dari segi bisnis akibat melemahnya stabilitas harga.

"Saya mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran gabah dari petani. Mengingat salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam memperbesar penyaluran beras adalah kepastian penyaluran dari hilir." (X-15)