Bamsoet Desak Pemerintah Segera Salurkan Bantuan ke Bali

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam atas gempa bumi bermagnitudo 5.8 Skala Richter (SR) yang terjadi di Bali, Selasa (16/7). Gempa ini telah merusak bangunan-bangunan di Bali hingga sejumlah bangunan-bangunan di Jawa Timur.

''Saya mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat terdampak gempa. Juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bali dan Jawa Timur untuk terus melakukan pendataan kerusakan terhadap rumah penduduk dan sarana prasarana umum, serta melakukan kalkulasi terhadap kerugian yang dialami akibat gempa dan mengkoordinasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan yang rusak, agar masyarakat terdampak gempa dapat melakukan aktivitas seperti sediakala,'' kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Rabu (17/7).

Bamsoet juga mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai kondisi terupdate daerah terkait, baik melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PVMBG dan BMKG.

Menghadapi bencana serupa jika terjadi lagi, Bamsoet mendorong BNPB dan BPBD untuk meningkatkan mitigasi bencana guna menghadapi dampak yang ditimbulkan akibat gempa di wilayah tersebut. Apalagi mengingat hingga pukul 00.30 WIB masih terjadi dua aktivitas gempa bumi susulan dengan kekuatan 3,1 SR dan 3,7 SR.

Untuk korban gempa, Bamsoet mengimbau masyarakat terdampak gempa untuk selalu waspada dan tidak mempercayai dengan mudah berita-berita hoaks yang beredar pasca gempa. Masyarakat diminta hanya mempercayai berita atau informasi dari website resmi BMKG ataupun Pemda, serta menghindari berada di wilayah yang dekat dengan bangunan yang rusak.

Terkait dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan produksi beras pada periode Januari-April 2019 mencapai 13,61 juta ton, menurun dibandingkan jumlah produksi beras yang sama di tahun lalu yaitu sebesar 14,37 juta ton, sehingga produksi beras pada 2019 diprediksi mengalami penurunan, Bamsoet mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kajian dan mencari solusi yang tepat agar target pemerintah dalam memproduksi beras sebesar 49 juta ton pada tahun ini dapat tercapai;

''Mendorong Kementan bersama Perum Bulog untuk mengkaji potensi produksi beras tahun ini dan jumlah konsumsi beras nasional guna mengetahui besaran kebutuhan beras dalam negeri, dan mencari langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras tersebut tanpa harus mengimpor beras,'' kata Bamsoet.

Selain itu, dia juga mendorong Kementan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi kondisi kekerangan di beberapa daerah terutama daerah sentra beras, mengingat kekeringan menjadi penyebab turunnya produksi beras nasional.

Menurut Bamsoet, Kementan harus memberikan bantuan berupa subsidi yang diperlukan petani yang mengalami kekeringan, sehingga petani tetap dapat bercocok tanam dan memproduksi beras di tengah musim kemarau.

Sementara itu, Bamsoet mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat perencanaan kerangka kerja atau road map kinerja Kemendikbud secara terperinci dan lebih efektif sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan untuk pendidikan nasional, sehingga anggaran-anggaran untuk pendidikan dapat memiliki road map yang jelas dan pengalokasian yang tepat sasaran.

Hal ini harus dilakukan terkait adanya pemangkasan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar hampir Rp1 triliun dari jumlah anggaran tahun sebelumnya, serta adanya peningkatan anggaran transfer ke daerah.

''Kemendikbud didorong untuk dapat menfokuskan penggunaan anggaran untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana arah pembangunan Presiden Republik Indonesia, seperti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi guru, terutama di tahun 2020, agar didapat guru dengan keahlian khusus dan memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun dengan suasana global yang semakin dinamis,'' jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah harus memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi antar para pemangku kepentingan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, mengenai kurikulum pendidikan dan tata kelola guru.

Terkait berubahnya prioritas penggunaan dana desa selama lima tahun ke depan, yang sebelumnya diutamakan untuk pembangunan infrastruktur, menjadi lebih difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan di perdesaan, Bamsoet Mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berkomitmen dalam implementasi dana desa untuk empat program prioritas desa.

Yaitu mendorong perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan, mendorong didirikannya industri pascapanen, mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan konektivitas wilayah perdesaan dengan perkotaan, serta meminta setiap desa memiliki produk unggulan dan memaksimalkan setiap potensi, sehingga target perekonomian desa sebesar 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat tercapai.

Menurut Bamsoet, Kemendes PDTT bersama Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan dana desa yang diberikan ke setiap desa tepat sasaran, serta melakukan pengawasan secara berkala kepada aparat desa yang mengelola dana desa tersebut dan memastikan progres dari program prioritas desa di setiap desa berjalan dengan baik dan sesuai target.

''Kemendes PDTT didorong untuk memastikan agar dana desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak membebani keuangan negara, sehingga target pembentukan 6.000 desa mandiri dapat segera tercapai, mengingat saat ini baru tercipta 2.700 desa mandiri,'' pungkas Bamsoet. (RO/OL-10)