Pelestarian Budaya dengan Pendekatan Kearifan Lokal Diapresiasi

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Desy Ratnasari mengapresiasi upaya seluruh pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melestarikan budaya melalui pendekatan kearifan lokal. Termasuk untuk melestarikan karakter warganya dengan membumikannya hingga pelajar di sekolah yang paling dasar. Menurutnya, hal ini sesuatu yang patut dicontoh oleh masyarakat di seluruh Indonesia yang memang ragam budayanya, namun tetap terbingkai dalam persatuan Indonesia.

“Pada akhirnya, secara nasional kita wajib memiliki sebuah deksripsi tentang karakter Bangsa Indonesia itu seperti apa. Keberagaman yang dipersatukan oleh bahasa, sebagai bangsa yang bertanah air satu, Bangsa Indonesia. Tapi karakternya seperti apa, kita harus tahu hal itu. Tentunya tanpa mengurangi dan menghilangkan ciri khas masing-masing daerah,” kata Desy usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Panja Sustainable Development Goals (SDGs) BKSAP DPR RI dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X beserta jajaran di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (23/8/2019).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, jika dikaitkan dengan penerapan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), banyaknya wisatawan asing yang berkunjung khususnya DIY, dan umumnya di Indonesia, jangan sampai mengikis jiwa karakter bangsa dan generasi penerus yang akan melanjutkan keberadaan Bangsa Indonesia di mata dunia. Menurutnya, salah satu caranya dengan memperkenalkan sejarah Bangsa Indonesia, dan bagaimana kearifan lokal itu juga harus dimunculkan dalam sektor pendidikan.

“Menurut saya bukan ini untuk semakin memperluas perbedaan atau kebhinekaan itu, tapi justru semakin memperkaya. Mengenal bangsa itu akan memperkuat Bangsa Indonesia di mata bangsa lain, melalui kesenian budaya. Apalagi saat ini anak-anak mudah terpapar gadget, sehingga juga terpapar oleh budaya-budaya lain, yang tanpa kita sadari atau dengan kita sadari bisa mempengaruhi perilaku kita, dan bisa merubah tatanan budaya kita. Hal ini kita harus waspadai bersama, terutama oleh pemangku jabatan, tidak hanya pemerintah, tapi juga dengan DPR, yudikatif, hingga masyarakat,” pungkas legislator dapil Jawa Barat IV itu. (OL-10)