Komisi VII DPR Dukung Mensos Perbaiki DTKS di Lombok Timur

Penulis: mediaindonesia.com Pada: Jumat, 15 Okt 2021, 13:52 WIB DPR
Komisi VII DPR Dukung Mensos Perbaiki DTKS di Lombok Timur

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka.

MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendapatkan aksi protes dari beberapa pemuda yang mengaku aktivis dan mahasiswa Lombok Timur.

Mereka mendekati lokasi penyambutan di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, dan meneriaki untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Sosial dengan alasan memiliki rekam jejak yang buruk di Lombok Timur.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta masyarakat bersabar dan membiarkan Risma bekerja memperbaiki data dan teknis penyaluran bansos.

“Biarkan Mensos Risma bekerja. Mensos sedang fokus dalam berbagai perbaikan kinerja di Kemensos terkait data dan teknis penyaluran bansos. Bu Risma sedang berusaha menyelesaikan banyak pekerjaan rumah di Kemensos seperti perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), teknis penyaluran bansos, mengembangkan berbagai program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Diah dalam keterangan persnya yang diterima , Jumat (15/10).

Selanjutnya Diah mengatakan bahwa perbaikan-perbaikan terus dilakukan terkait penyaluran bansos dan mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam membangun kinerja kerja positif dalam upaya peningkatan kinerja di Kemensos.

“Kita mendukung perbaikan yang dilakukan Bu Risma di Kemensos," tegas Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut.

Seperti yang diketahui, dalam kunjungannya di Lombok baru-baru ini, Risma mengatakan bahwa DTKS Kemensos sudah tidak memiliki masalah, di mana tidak adalagi terdapat data yang ganda.

Tercatat dari April 2021, Kemensos sudah menidurkan setidaknya 21 juta DTKS ganda. Risma menyebutkan, Kemensos sering sekali memeriksa langsung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan.

Seperti yang dilakukan di Lombok Timur ini, kunjungan Risma untuk memantau proses penyaluran bantuan dengan mengumpulkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan bantuan ke penyandang disabilitas, peserta PKH yang telah graduasi dan anak yatim. (RO/OL-09)