DPR Setujui Anggaran Penerimaan dan Operasional Bank Indonesia tahun 2022

KOMISI XI DPR RI menyetujui anggaran penerimaan operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 28,42 triliun. Rinciannya, hasil pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp 28,36 triliun, operasional kegiatan pendukung Rp 5,36 miliar, penerimaan administrasi sebesar Rp 53,19 miliar.

Komisi XI DPR RI juga menyetujui anggaran pengeluaran operasional Bank Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 14,29 triliun.

Rinciannya yaitu gaji dan penghasilan lainnya Rp 4,28 triliun, manajemen sumber daya manusia sebesar Rp 3,41 triliun, logistik sebesar Rp 1,96 triliun, penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung Rp 1,96 triliun, program sosial Bank Indonesia dan Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM sebesar Rp 1,13 triliun, pajak sebesar Rp 1,2 triliun, dan cadangan anggaran Rp 348,62 miliar.

"Komisi juga menyetujui cadangan anggaran operasional Bank Indonesia sebesar Rp 348,62 miliar ini digunakan untuk kebutuhan tambahan anggaran pelaksanaan kegiatan pada pos-pos pengeluaran," kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Senin (29/11).

Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia agar mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan moneter makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas moneter sistem keuangan dan pemulihan ekonomi nasional.

Arah kebijakan strategis ATBI tahun 2022, dijelaskan Dito, yaitu pertama menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan pemerintah lainnya.

"Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan," kata Dito.

Arah kebijakan juga memperluas digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif.

Arah kebijakan juga akan mengakselerasi pasar keuangan untuk penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Arah kebijakan juga mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk inklusi ekonomi dan keuangan. Lalu BI juga diarahkan untuk menyukseskan keketuaan Indonesia pada G-20 dan terus mendorong kerja sama internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sistem stabilitas global dan domestik.

"Serta memperkuat bauran kebijakan kelembagaan yang diarahkan untuk membangun kinerja unggul yang efektif, efisien, dan bertata kelola untuk menuju bank sentral digital ke depan," kata Dito.

Dalam mencapai arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia akan melaksanakan 12 program strategis dan 4 transformasi.

Program strategis bank sentral mulai dari memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan pasar uang dan uang rupiah, hingga memperkuat koordinasi sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial dengan otoritas terkait. (Try/OL-09)