Komisi X DPR RI Minta Perpusnas Tingkatkan Unsur Literasi Masyarakat

Penulis: Mediaindonesia.com Pada: Minggu, 27 Nov 2022, 08:30 WIB DPR
Komisi X DPR RI Minta Perpusnas Tingkatkan Unsur Literasi Masyarakat

MI/Ramdani
Gedung Perpustakaan Nasional

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk mempertajam Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagai variabel kajian penyusunan indeks literasi nasional. 

Ia menyatakan Indeks Literasi Masyarakat yang disusun Perpusnas dapat menjadi landasan kebijakan literasi pemerintah. Selain itu, dibutuhkan penguatan kelembagaan Perpusnas untuk mengelola program dan kegiatan literasi agar menjadi suatu gerakan literasi secara nasional.

“Kami sudah banyak berdiskusi dengan beberapa kementerian dan lembaga tentang literasi, namun kebanyakan hanya berhenti di program dan proyek yang bentuknya fisik saja seperti bangunan dan buku-buku. Jadi jangan sampai berhenti di program saja, tapi bagaimana literasi bisa gerakan, di mana Perpusnas bisa menjadi inisiator untuk mengajak berbagai kementerian dan lembaga berkolaborasi,” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpusnas di Ruang Rapat Komisi X DPR RI.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Moh Haerul Amri, menyampaikan apresiasinya atas capaian yang diraih Perpusnas. Dia menilai, Perpusnas perlu melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbudristek dalam rangka penguatan literasi. 

Baca juga : Baleg DPR RI, Menteri LHK, dan Menteri PUPR Bahas Revisi UU Persampahan

"Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Saya kira ini capaian yang sangat bagus, namun tentunya harus ada kolaborasi dan sinergitas dengan Kemendikbud," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menjelaskan, literasi bukan hanya sekadar pandai baca tulis. Sejatinya, literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa produsen, bukan konsumen.

Untuk itu, Kepala Perpusnas menegaskan dibutuhkan kesamaan persepsi antara seluruh pihak mengenai makna literasi, sumber daya manusia unggul, negara maju dan produsen.

“Manusia unggul adalah manusia yang memiliki kapasitas pengetahuan dan teknologi, juga inovasi dan kreativitas,” pungkasnya. (RO/OL-7)