Komisi VIII DPR Terima Usulan Penambahan Anggaran BNPB Sebesar Rp1 Trilliun

Penulis: Media Indonesia Pada: Rabu, 31 Mei 2023, 10:07 WIB DPR
Komisi VIII DPR Terima Usulan Penambahan Anggaran BNPB Sebesar Rp1 Trilliun

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

KOMISI VIII DPR RI menerima usulan penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024 sebesar Rp1 triliun yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan program desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana dan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan usulan penambahan anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk program pengadaan peralatan peringatan dini teknologi modern, penguatan respons sistem peringatan dini, sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, pendamping sosial, ekonomi dan sumber daya alam.

Baca juga: BNPB Siapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Kurangi Potensi Kekeringan Akibat El Nino

Ada 11 Program Tambahan

“Selanjutnya ada 11 program BNPB tambahan di antaranya, pendamping inventarisasi, analisis kebutuhan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, verifikasi usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi, dukungan operasi penanganan darurat bencana, pengerahan sumber daya darurat," jelasnya.

"Selain itu, penanganan korban dan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan, penyediaan bantuan pusdalops daerah dan penyusuan rencana strategis BNPB tahun 2024-2029 dan koordinasi teknis perencanaan penanggulangan bencana,” kata Ace di ruang rapat Komisi VIII DPR, Selasa (30/5).

Baca juga: Siaga Darurat Bencana Asap Kalbar, BNPB Kerahkan Satu Pesawat TMC

Selanjutnya Ace menambahkan, Komisi VIII meminta BNPB untuk memfokuskan program prioritas nasional antara lain resiliensi bencana dan dampak perubahan iklim serta bersungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan pendapat anggota dan pimpinan Komisi VIII.

“Tadi yang disampaikan teman-teman disini untuk selanjutnya diharapkan Kepala BNPB bersungguh-sungguh menindaklanjutinya terutama masalah tunggakan pembayaran eks relawan pulau galang pasca Covid-19 sebesar Rp8,4 milliar yang sampai sekarang belum terselesaikan,” imbuh politikus Golkar tersebut. (RO/S-4)