PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mewanti-wanti agar jangan lagi ada intervensi TNI-Polri ke wilayah sipil. Hal itu merespons terkait jabatan ASN bisa diisi oleh TNI-Polri.

"Ini harus kita wanti-wanti sejak awal. Jangan ada lagi ada intervensi dari teman-teman TNI-Polri ke wilayah sipil. Biarkan sipilnya tumbuh berkembang," ungkap Mardani, Kamis (14/3).

"TNI-Polri sudah dapat anggaran, tupoksi yang bagus sekali. Jadi fokus saja teman-teman TNI-Polri sesuai dengan amanat reformasi, menjaga pertahanan dan keamanan. Trennya agak mengkhawatirkan, bukan cuma Pj, tetapi juga dari Polri dan TNI cukup lumayan angkanya," tambahnya.

Baca juga : Dana Pensiun Jadi Beban Negara Dapat Turunkan Produktivitas PNS dan TNI-Polri

Mardani mengkhawatirkan TNI-Polri yang bisa mengisi jabatan tertentu, seperti jabatan eselon I dan di pemerintah pusat (pempus). Sebaiknya, kata Mardani, harus ada garis batas prajurit TNI-Polri dengan sipil. 

Mardani mengingatkan agar TNI-Polri fokus sepenuhnya menjaga pertahanan dan keamanan. Artinya, Mardani menyebut TNI-Polri sebaiknya tidak dilibatkan dalam jabatan di ASN.

"Betul. Apalagi yang struktural. Namun kalau ad hoc dan temporer monggo saja. Dari awal kita tegas bahwa sebaiknya teman-teman TNI Polri dengan teman-teman ASN punya dua manajemen yang saling menghormati," tegasnya.

Memang, kata Mardani, dalam UU ASN sudah disepakati bahwa ada asas resiprokal. Artinya jika ada anggota TNI-Polri mengisi jabatan ASN, ASN juga bisa menjabat di TNI-Polri.

"Yang disepakati itu, di UU ASN sudah ada. Tinggal kita jaga agar tidak banyak yang pindah dari TNI Polri ke ASN. Karena hampir tidak ada dari ASN yang pindah ke TNI Polri karena ruang lingkup TNI Polri kan sangat sedikit, lebih rigid," tuturnya. (Z-2)