Anggota Komisi IV: KLHK Perlu Beri Stimulus Fiskal Sektor Pengelolaan Sampah

Penulis: Putri Rosmalia Octaviyani Pada: Sabtu, 16 Mar 2024, 14:20 WIB DPR
Anggota Komisi IV: KLHK Perlu Beri Stimulus Fiskal Sektor Pengelolaan Sampah

Dok. dpr.go.id/Eno
Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperkirakan investasi daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam pada tahun 2024 sebesar Rp17,91 triliun. Hal ini tertuang dalam perkiraan target ekonomi KLHK 2024 yang disampaikan oleh Menteri KLHK saat rapat kerja Komisi IV DPR RI pada Kamis (14/3) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong investasi pada sektor pengelolaan sampah, terutama di sektor daur ulang. Suhardi menilai meski nilai yang disampaikan cukup besar namun di lapangan, nilai ekonomi pada sektor ini terbilang masih cukup rendah.

“Saya terus terang, mendorong investasi di sektor ini utamanya di sektor daur ulang hanya saja dari beberapa yang kita tinjau nilai ekonominya sangat rendah. Oleh karenanya perlu didorong untuk diberikan stimulus (fiskal), apakah kredit dengan bunga rendah atau subsidi,” kata Politisi Fraksi Partai Demokrat itu dalam rapat.

Baca juga : Gandeng Ritel Hero dan Rekosistem, NestlĂ© Luncurkan Fasilitas Waste Station

Legislator Dapil Sulawesi Barat itu menilai bahwa, meski nilai ekonomi pada sektor daur ulang belum bisa mengalahkan sektor lainnya namun sektor ini memberikan keuntungan lain dari sisi lingkungan. Ia meyakini bahwa banyak persoalan lingkungan dapat teratasi apabila sektor ini dapat berkembang dengan baik.

“Saya melihat bahwa bukan nilai ekonominya tapi kita untung besar di nilai lingkungan. Keuntungannya di situ. Jadi kalau ini terdorong terus saya yakin persoalan-persoalan lingkungan kita bisa teratasi dengan baik,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suhardi juga memberikan apresiasi terhadap perkiraan nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan hasil hutan bukan kayu di tahun 2024 yang mencapai Rp2 triliun.

Menurutnya perlu adanya dorongan dan dukungan kepada kelompok madu, kelompok pengelola wisata dan dan kelompok lain yang berkegiatan di kawasan kehutanan agar bisa menggenjot transaksi hingga mencapai nilai tersebut.

(Z-9)