Ketua DPR RI Puan Maharani Suarakan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen MIKTA

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia), yaitu negara-negara yang dikenal sebagai kekuatan menengah. Pertemuan MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 dilangsungkan di Meksiko.

MIKTA Speakers’ Consultation merupakan forum konsultatif antara Ketua Parlemen dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Pertemuan ke-10 tersebut diadakan di Hotel Hilton Mexico City Reforma pada Senin (6/5) waktu setempat.

Tema yang diusung oleh parlemen Meksiko dalam MIKTA tahun ini adalah ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’.

Baca juga : PPP Lolos Parlemen, Mardiono: Kita Kawal Rekapitulasi Hingga Tuntas

Dalam sesi pertama MIKTA Speakers’ Consultation ke-10 yang membahas perdamaian global, Puan menyoroti pentingnya peran negara-negara anggota MIKTA dalam memfasilitasi perbedaan dan mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh polarisasi antara kekuatan besar. MIKTA dianggap sebagai lambang kekuatan menengah.

Puan menyampaikan, “Negara-negara anggota MIKTA perlu memperoleh kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk bertindak sebagai penengah yang jujur. MIKTA juga perlu mempromosikan pelaksanaan tatanan internasional yang didasarkan pada aturan (rules-based international order).”

Oleh karena itu, diharapkan MIKTA dapat mendukung penguatan dan reformasi tata kelola global, terutama di PBB. Sebagai contoh baru dalam kerja sama lintas wilayah, MIKTA juga diharapkan dapat menjadi pendorong stabilitas dan perdamaian di wilayah masing-masing.

Baca juga : PSI Masih Bisa Lolos Ambang Batas Parlemen

“Karena perdamaian di wilayah dapat menjadi fondasi bagi perdamaian dan stabilitas global,” ungkapnya.

Puan juga menekankan pentingnya peran parlemen dalam menciptakan perdamaian global. Dia mencatat bahwa melalui kerjasama antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama lintas negara.

"Puan mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk bersatu sebagai pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Kita harus bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai, yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang kita wakili," ungkapnya.

Baca juga : Dyah Roro Esti Dorong Keterlibatan Perempuan dalam Ajang Pemilihan Legislatif 2024

Selain itu, Puan juga kembali menegaskan dukungannya terhadap kesetaraan gender. Dia dikenal vokal dalam memperjuangkan isu-isu perempuan, termasuk dalam forum-forum internasional.

"Partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik merupakan kunci untuk kemajuan suatu negara, termasuk dalam memperkuat demokrasi," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation yang bertema ‘Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen’, Puan menyoroti kurangnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat parlemen dunia, di mana peningkatannya hanya sekitar 3% dalam 5 tahun terakhir.

Baca juga : Caleg Didominasi Muka Lama, Formappi: Parpol Hanya Pentingkan Kursi, tak Peduli Kinerja di Parlemen

"Dengan tingkat kemajuan yang lambat ini, kesetaraan gender di badan legislatif global baru akan terwujud pada tahun 2063. Oleh karena itu, saya mendorong agar kesetaraan gender, baik di parlemen maupun di institusi publik lainnya, tetap menjadi prioritas global," ujar Puan.

Dia menambahkan bahwa hal ini menjadi penting karena di tahun 2024, lebih dari 70 negara menggelar pemilihan umum, yang berarti 50% penduduk dunia menggunakan hak pilihnya.

"Tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi percepatan kepemimpinan perempuan dalam dunia politik. Saya yakin bahwa kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan demokrasi," tambahnya.

Puan menekankan bahwa demokrasi tidak dapat berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik dari perempuan. Dia berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan akan memastikan bahwa berbagai suara masyarakat didengar dengan jelas dan kepentingan masyarakat terwakili di institusi publik.

"Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi, karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat," kata Puan.

Dalam pertemuan dengan delegasi parlemen MIKTA, mantan Menko PMK ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender. Dia menyebut bahwa komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan afirmasi yang mensyaratkan minimal 30% calon anggota legislatif dari setiap partai harus perempuan dalam Pemilu.

"Kebijakan afirmasi ini didukung oleh berbagai langkah konkret di Indonesia, seperti pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan. Partai politik memiliki peran penting dalam merekrut, melatih, dan mendukung politisi perempuan," jelasnya.

Selain itu, dukungan untuk kesetaraan gender juga tercermin dalam pembentukan Kaukus Perempuan di Parlemen sejak tahun 2001. DPR juga berkolaborasi dengan forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk meningkatkan kapasitas anggota parlemen.

"Rencana Aksi Nasional Kesetaraan Gender 2020-2024 menjadi landasan untuk memajukan kesetaraan gender di Indonesia, termasuk di bidang politik," tambahnya.

Dalam forum ini, Puan mengajak Parlemen MIKTA untuk memperjuangkan Parlemen yang Responsif Gender, yang mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan.

"Parlemen juga harus merespons kebutuhan dan aspirasi perempuan dalam struktur, metode, dan produk legislatif. Parlemen MIKTA harus memprioritaskan legislasi yang peka terhadap gender. Kita perlu terus memperkuat pengarusutamaan gender dan penyusunan undang-undang yang inklusif," terangnya.

"Parlemen MIKTA juga perlu menerapkan penganggaran responsif gender. Kita harus mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender. Selain itu, parlemen MIKTA juga perlu memperhatikan dimensi gender dalam pengawasan," lanjut Puan.

Puan juga menggalakkan penerapan indikator khusus untuk memenuhi fungsi pengawasan parlemen, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan oleh lembaga eksekutif atau Pemerintah.

“Saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan memiliki dampak positif menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara,” ungkap Puan.

Ketika bertemu dalam Courtesy Call dengan Presiden Kamar Deputi Meksiko, Marcela Guerra Castillo, Puan juga membicarakan isu-isu perempuan. Dia menyatakan kebahagiaannya bisa bertemu kembali secara khusus dengan Marcela Guerra Castillo sebagai rekan sesama ketua parlemen perempuan.

“Selamat pagi. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan ibu Ketua,” ujar Puan.

Dalam pembicaraan dengan Marcela Guerra Castillo, Puan membahas berbagai isu perempuan, termasuk pentingnya membahas isu perempuan dalam forum parlemen MIKTA.

“Sebagai sesama ketua parlemen yang bisa menjadi sumber inspirasi, kita menyadari bahwa menjadi politisi perempuan tidaklah mudah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengadvokasi kesetaraan gender di MIKTA. Suara perempuan harus didengar di dunia, dan MIKTA harus mendukung hal ini,” jelasnya.

Puan juga mengapresiasi Meksiko yang sejak tahun 2012 telah berhasil memiliki jumlah anggota parlemen perempuan di atas rata-rata global, di mana lebih dari 50% anggota parlemen Meksiko adalah perempuan. Dia mengajak parlemen Indonesia dan Meksiko untuk terus bekerja sama dalam agenda pemberdayaan perempuan.

“Saya yakin bahwa pertemuan kita hari ini akan mempromosikan dialog antara parlemen negara MIKTA dan semakin mempererat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Meksiko,” kata Puan.

Puan dan delegasi DPR RI juga menerima sambutan hangat dari Marcela Guerra Castillo. Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan Puan terhadap kepemimpinan Meksiko dalam MIKTA Speakers’ Consultation ke-10.

“Kita perlu memperkuat hubungan bilateral, politik, ekonomi, dan diplomasi kedua negara. Semoga MIKTA dapat memainkan peranannya dalam meningkatkan hubungan antara negara-negara anggotanya,” ujar Marcela. (RO/Z-10)