Penegakan Hukum di Laut Lemah, Komisi I DPR Minta Pemerintah Bentuk Coast Guard

ANGGOTA Komisi I DPR RI Elita Budianti meminta pemerintah Indonesia perlu memiliki Coast guard atau badan penjaga pantai yang kuat. Ia mengatakan saat kunjungan kerja ke Lantamal Batam dan Bakamla di Jawa Timur, pihaknya menemukan lemahnya kewenangan Bakamla dalam melakukan penegakan hukum di laut.

Elita mengatakan selain lemahnya penegakan hukum, miskoordinasi juga terjadi dalam penanganan pelanggaran di laut.

"Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai coast guard. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan coast guard. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum," kata Elita di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4).

Selain itu, Elita mengungkapkan adanya ancaman serius dari bawah laut, seperti adanya kapal selam asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Ia mengaku prihatin Indonesia tidak bisa mengantisipasi adanya kapal selam asing itu karena hingga saat ini tidak memiliki alat pendeteksi kapal selam yang memadai.

"Betapa rawannya jika kita diserang dari dalam laut, sementara kita belum punya alat deteksi kapal selam. Alat itu mahal, iya, tapi mempertahankan kedaulatan negara itu wajib," tegasnya. (Faj/P-3)