Fadli Zon Minta Pemerintah Fokus Bayar Utang Luar Negeri
Belajar dari Banjir Sumatra dan Aceh, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Mitigasi Bencana
Dok. Fraksi PKS
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo.
ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan serius dalam kebijakan mitigasi bencana. Hal itu guna merespons rentetan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya banjir Sumatra dan Aceh yang menelan lebih dari 700 korban jiwa.
Yanuar menegaskan bahwa kejadian bencana alam yang berulang harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, komunikasi publik, hingga evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan.
Yanuar menyebut kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana semestinya dihadapi dengan instrumen mitigasi yang matang dan berkelanjutan.
"Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal,” ujar Yanuar dalam forum diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025 bertajuk Refleksi Akhir Tahun: Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana, Selasa (2/12).
Yanuar menyampaikan bahwa selama enam bulan intens berdiskusi dengan BMKG, ia melihat peta kebencanaan sebenarnya sudah tersedia, namun implementasinya sering tak sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Ia juga menyoroti situasi di Sumatra, yang kali ini dihantam bencana besar hingga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. “Jangan kemudian para pejabat publik memberikan pernyataan yang memicu amarah. Masa iya ratusan warga meninggal dianggap biasa saja?” kata Yanuar.
Ia mengkritik sejumlah pernyataan pejabat yang menurutnya tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi korban. Hal itu, kata dia, dapat memicu kemarahan masyarakat yang tengah berduka dan berjuang memulihkan diri.
Yanuar menambahkan pejabat publik juga harus menghadirkan komunikasi yang menenangkan masyarakat, terutama relawan dan korban yang sedang berjuang. “Yang dibutuhkan itu kesejukan. Jangan sampai mereka merasa tidak dianggap,” tegasnya.
Yanuar berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, apa pun status bencana yang ditetapkan, agar percepatan pemulihan di daerah terdampak bisa segera dilakukan. (H-3)
