Komisi II DPR: Sinkronisasi Pusat-Daerah Kunci Keberhasilan Program Strategis Presiden Prabowo

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto memperbesar struktur kelembagaan pemerintahan bukan merupakan bentuk pemborosan. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.

Azis membandingkan dinamika politik global, seperti fenomena Arab Spring dan revolusi di Eropa, untuk membaca arah Indonesia saat ini. Menurutnya, sebuah perubahan besar hanya akan berhasil jika diikuti dengan penataan ulang kelembagaan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

"Indonesia tidak sedang berjalan santai. Target keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) membutuhkan kecepatan. Presiden memilih strategi akselerasi dengan memperluas mesin sektoral agar negara mampu bergerak cepat menutup ketertinggalan," ujar Azis melalui keterangannya, Senin (5/1/2026).

Baca juga : Reformasi Polri Dinilai Anggota DPR Harus Sentuh Akar Masalah, Bukan Sekadar Pencitraan

Azis menjelaskan bahwa pilihan memperbesar struktur kementerian dibarengi dengan penataan fiskal yang ketat. Pemerintah saat ini fokus menutup kebocoran belanja, menertibkan sektor tambang dan kehutanan, serta mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai.

Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi aset BUMN dan penguatan hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri. "Uang publik diarahkan langsung ke program rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan koperasi desa. Ini adalah upaya menjadikan pembangunan sebagai pengalaman sehari-hari warga," tambahnya.

Namun, Azis memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan program strategis di lapangan. Meskipun program dirancang oleh kementerian pusat, lokus pelaksanaannya berada di daerah. Ia mendesak agar mesin birokrasi di daerah diselaraskan dengan kecepatan di pusat.

Baca juga : Gerindra: Pilkada Lewat DPRD Opsi Rasional Tekan Biaya Politik

"Kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah jangan hanya dipahami sebagai efisiensi administrasi. Kementerian PANRB dan Kemendagri harus memastikan struktur Pemda mampu berkolaborasi dengan mesin sektoral pusat agar program rakyat tidak melambat di lapangan," tegas Azis.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini mengingatkan agar penataan kelembagaan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif dan bermartabat. Ia memperingatkan risiko "kelembagaan ekstraktif" yang hanya melayani kepentingan sempit karena hal tersebut cenderung rapuh dalam jangka panjang.

"Tujuan sejatinya adalah memastikan negara hadir dalam kehidupan rakyat: membuka akses ekonomi, melindungi yang lemah, dan memberikan kesempatan setara. Inilah jalan Indonesia untuk menghindari kegagalan revolusi di negara lain dan menempuh jalannya sendiri menuju negara maju yang stabil," pungkasnya. (H-2)